Anggaran IKN Diblokir, Jokowi Lepas Tangan, Pernyataan Anies Kembali Disorot

 

Repelita Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengungkap bahwa anggaran untuk proyek tersebut diblokir oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan menyeret nama mantan Presiden RI Jokowi. Saat ditanya mengenai masalah anggaran IKN, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tak lagi memiliki wewenang dan menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada pemerintah.

Isu ini juga membuat masyarakat kembali mengingat pernyataan Anies Baswedan saat kampanye Pilpres 2024. Dalam sebuah acara bertajuk "Desak Anies", ia berdiskusi dengan mahasiswa mengenai berbagai isu nasional, termasuk pembangunan IKN.

Dalam sebuah cuplikan video yang beredar di media sosial, Anies menyatakan bahwa banyak kebutuhan dasar yang harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan proyek pemindahan ibu kota. "Ada kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi lebih dulu. Uang negara seharusnya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk membangun kota baru," ujar Anies saat itu.

Pernyataan Anies tersebut kini kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen yang menilai bahwa peringatan Anies mulai terbukti seiring dengan munculnya permasalahan anggaran IKN.

"Ini yang dibilang Anies dulu, uang negara harus diprioritaskan untuk rakyat, bukan proyek ambisius," tulis seorang pengguna X.

"Jokowi sudah lepas tangan, pemerintah sekarang harus terbuka soal ini," komentar netizen lainnya.

Sementara itu, pemerintah belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pemblokiran anggaran tersebut dan bagaimana kelanjutan proyek IKN ke depan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga