Repelita Jakarta - Pendapatan negara yang bisa diperoleh dari pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 diprediksi mencapai ratusan triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh warganet melalui akun TikTok @budionolie yang mengulas potensi penghasilan negara dari proyek besar tersebut.
"Potensi yang bisa didapat pemerintah dari pembangunan PIK 2 bisa sampai lebih dari Rp100 triliun," ujar @budionolie dalam unggahannya yang dikutip RMOL pada Senin (27/1/2025). Jumlah tersebut disebutkan lebih besar dibandingkan dengan investasi produk teknologi asal Amerika, Apple, yang hanya sekitar Rp15 triliun.
Dia menjelaskan bahwa potensi pendapatan ini berasal dari lahan seluas 2.650 hektare yang dimiliki oleh PIK 2. Berdasarkan perhitungan, dengan 60 persen dari total luas lahan yang dapat dibangun, hasilnya akan sangat besar.
“Berarti, kita kalikan 2.650 hektare kalikan 10 ribu kalikan 60 persen,” ujar @budionolie. Dengan harga rata-rata tanah di PIK 2 yang diperkirakan sekitar Rp30 juta per meter, total pendapatan negara dapat mencapai Rp477 triliun.
Dari jumlah tersebut, pemerintah akan memperoleh pendapatan melalui berbagai pajak, di antaranya BPHTB 5 persen yang diperkirakan sekitar Rp24 triliun, PPH 2,5 persen sekitar Rp12 triliun, dan PPN 11 persen yang diperkirakan sekitar Rp52 triliun.
"Belum lagi pajak bumi dan bangunan yang akan terus meningkat, serta PPH badan yang akan didapat dari munculnya industri dan ekonomi baru di situ," lanjutnya.
Dengan potensi pendapatan negara yang sangat besar tersebut, pemerintah dapat melakukan pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit di sekitar wilayah PIK 2, menyediakan kebijakan sekolah gratis bagi masyarakat yang terdampak pembangunan, atau memberikan modal usaha. Hal ini bisa membantu warga yang terdampak perubahan ekonomi akibat pembangunan PIK 2, seperti nelayan yang mungkin beralih profesi.
"Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dengan uang sebesar itu," pungkasnya. Dalam pandangannya, sila kelima dalam Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus mencakup kesempatan bagi rakyat kecil, dan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap peluang yang ada. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
