
Repelita, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa belalang dan serangga lainnya bisa menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah tertentu di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/1/2025). Ia menekankan pentingnya menyesuaikan menu MBG dengan kebiasaan lokal masyarakat setempat.
"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.
Menurut Dadan, BGN tidak menetapkan standar menu nasional untuk MBG, melainkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, jika di suatu daerah anak-anak biasa makan serangga, maka serangga bisa dimasukkan dalam menu MBG untuk daerah tersebut. Begitu pula dengan makanan lainnya, seperti telur atau ikan, yang disesuaikan dengan kebiasaan makan lokal.
“Badannya tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal,” tambah Dadan.
Ia mencontohkan daerah seperti Halmahera Barat, di mana warga setempat biasa mengonsumsi singkong dan pisang rebus sebagai sumber karbohidrat. BGN berupaya mengakomodasi keragaman pangan dalam program MBG agar dapat memenuhi kebutuhan gizi yang beragam di berbagai daerah.
Selain itu, Dadan juga menanggapi isu penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG. Ia menjelaskan bahwa anggaran tambahan ini merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat, yang awalnya dijadwalkan pada akhir 2025 menjadi September 2025.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” jelas Dadan.
Dadan menegaskan bahwa penambahan anggaran tersebut bukan berasal dari permintaan BGN, melainkan merupakan keputusan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan program.
Selain itu, dalam upaya percepatan program MBG, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor. Saat ini, program MBG telah berjalan di 31 provinsi dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pada periode pertama, yang berlangsung antara Januari hingga April 2025, targetnya adalah 3 juta penerima manfaat, dengan rencana peningkatan jumlah penerima menjadi 6 juta pada periode berikutnya.
Pemerintah juga berencana menambah jumlah titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025, untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah memperluas cakupan program MBG dan menjaga kualitas serta akuntabilitas pelaksanaan program tersebut.
“BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan tugas yang besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat,” ujar Sri Mulyani. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok