Repelita Jakarta - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi UNJ sebagai upaya pembungkaman.
Jurubicara DPP PDIP Guntur Romli dalam keterangan resminya menegaskan bahwa pencopotan tersebut erat kaitannya dengan sikap kritis Ubedilah terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.
“Upaya pembungkaman karena melaporkan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Jokowi dan Keluarganya ke KPK,” kata Guntur, Jumat, 31 Januari 2025.
Guntur menyampaikan bahwa informasi yang diterima PDIP menyebutkan bahwa Ubedilah Badrun telah melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya ke KPK. Bahkan, menurut Guntur, Ubedilah sudah lima kali melaporkan hal tersebut ke KPK, namun tidak ada tindak lanjut yang berarti.
Terakhir, pada 7 Januari 2025, Ubedilah kembali melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK setelah nama Jokowi masuk dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai finalis pemimpin paling korup dan terlibat dalam kejahatan terorganisir tahun 2024.
Guntur menilai pencopotan Ubedilah yang dilakukan oleh Rektor UNJ sebelum masa jabatannya berakhir menunjukkan adanya pembungkaman terhadap kritik terhadap pemerintah. Ia juga menekankan bahwa meskipun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruhnya di pemerintahan masih sangat besar.
“Jokowi masih berlagak presiden, menggerakkan media massa, dan menggalang orang-orang di rumahnya untuk membentuk opini bahwa dia masih berpengaruh,” ujarnya.
Guntur menambahkan bahwa orang-orang yang merasa berhutang budi pada Jokowi masih memegang posisi penting dalam kekuasaan saat ini. Selain itu, anak-anak Jokowi juga memiliki peran penting, seperti Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden, Bobby Nasution yang menjadi Gubernur Sumatera Utara, dan Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum PSI.
"Karena itulah, pengaruh Jokowi masih sangat kuat dalam kekuasaan saat ini, karena kenekatan Jokowi untuk terus melakukan cawe-cawe politik, maka upaya pembungkaman terhadap tokoh-tokoh yang kritis terhadap kerakusan Jokowi dan keluarganya," tegas Guntur.
Sebelumnya, Ubedilah Badrun, akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027. Ubedilah menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan otoritas penuh dari Rektor UNJ, meski ia tidak mengetahui alasan pasti di balik pencopotan tersebut.
“Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rektor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025. Tidak apa-apa, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasannya,” ujar Ubedilah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok