Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Pagar Laut di Pesisir Tangerang dan Bekasi Diduga Dibangun Sejak Era Jokowi, Pengawasan Pemerintah Dinilai Lemah

 

Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang (Banten), Bekasi (Jawa Barat), hingga Jakarta Utara, yang disebut-sebut sudah ada sejak rezim pemerintahan sebelum Prabowo, mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pagar-pagar ini memang dibangun sejak era pemerintahan sebelumnya dan dibiarkan berkembang. Pagar-pagar ini beberapa muncul akibat ketakutan akan pembatalan izin," ujar Trubus di Jakarta pada Sabtu (18/1/2025).

Keberadaan pagar laut ini, menurut Trubus, jelas merugikan para nelayan yang beroperasi di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga mengkritik kerusakan ekosistem terumbu karang akibat pembangunan pagar dari bambu yang menyebabkan habitat ikan terganggu.

Meskipun beberapa pihak mengklaim bahwa pembangunan pagar laut telah melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Trubus menilai implementasi dari proses tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

"Pemerintah lebih fokus pada aspek pajak dan retribusi, sementara persoalan lingkungan dan kesejahteraan nelayan kurang mendapatkan perhatian," kata Trubus, sebagaimana dikutip dari Antara.

Trubus pun mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah yang telah menyegel lokasi pembangunan pagar laut dan memastikan tidak ada kelanjutan pembangunan. Meski begitu, dia menilai langkah tersebut masih bersifat jangka pendek dan mendesak pemerintah untuk memberikan solusi yang lebih efektif, termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang membangun pagar tersebut.

"Solusi jangka panjangnya harus jelas, yakni menghentikan aktivitas pembangunan pagar-pagar tersebut dan memberikan sanksi kepada pembuatnya," tegasnya.

Trubus juga mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlanjutan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, kebijakan pembangunan berbasis lingkungan menjadi salah satu prioritas penting.

"Kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat nelayan dan lingkungan, bukan pada kepentingan bisnis yang rentan menyebabkan pelanggaran," ujarnya.

Dia berharap pemerintah bisa lebih fokus pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan nelayan agar pembangunan kelautan di Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh pihak. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved