Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Mako Brimob di PIK-2 Diduga untuk Kawal Kawasan Pecinan, Publik Pertanyakan Urgensinya

 Banyak Proyek Vital, Kapolri Bangun Markas Baru Brimob di Kawasan PIK 2  Tangerang - ERA.ID

Repelita Bandung - Pembangunan Mako Brimob Batalyon A Pelopor Polda Metro Jaya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK-2) kini menjadi sorotan publik. Keberadaan markas tersebut dianggap tidak relevan dan menimbulkan pertanyaan terkait urgensi serta kepentingannya, terutama setelah berbagai polemik hukum yang menyelimuti kawasan tersebut.

Viralnya peresmian Mako Brimob oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang dihadiri pengusaha besar Aguan, pemilik PIK-2, semakin memperkuat kecurigaan publik. Lokasi tersebut berada di wilayah Tangerang yang secara administratif masuk dalam Provinsi Banten. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa nantinya wilayah ini akan berada di bawah yurisdiksi Polda Banten.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah keberadaan Mako Brimob di PIK-2 bertujuan untuk melindungi kepentingan kawasan yang identik sebagai Pecinan baru tersebut. Patung naga raksasa di gerbang PIK-2 serta pembangunan China Town di lahan puluhan ribu hektar menjadi simbol eksklusivitas yang memicu kekhawatiran masyarakat.

M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan, menilai situasi ini sebagai potensi ancaman serius. "Investasi yang besar-besaran ini bisa menjadi tahap awal invasi. Mulai dari invasi ekonomi, pengaruh politik, hingga mungkin berujung pada invasi militer melalui perang proksi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sinyalemen mantan Presiden Prabowo Subianto tentang adanya “negara dalam negara” semakin terlihat nyata. Kawasan strategis yang dikuasai oleh pihak tertentu dinilai semakin menggusur masyarakat pribumi ke pinggiran.

Polemik terkait PIK-2 semakin memanas dengan adanya tuntutan rakyat yang mendesak pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kawasan tersebut. Pembongkaran pagar laut dan persoalan sertifikat HGB yang mencakup area laut turut menjadi sorotan tajam.

Masyarakat berharap Brimob tetap menjadi aparat negara yang melindungi kepentingan rakyat, bukan alat untuk menjaga proyek-proyek milik pengusaha besar seperti Sugianto Kusuma alias Aguan. "Brimob itu milik dan dibiayai rakyat, bukan pelindung proyek pribadi," tegas Rizal.

Kritik ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam perencanaan pembangunan fasilitas keamanan negara agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat. Warga pun terus mendesak agar proyek-proyek yang dianggap bermasalah seperti PIK-2 dibatalkan.

Rizal juga menyoroti perlunya sensus berbasis etnis untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan atau diskriminasi dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembuatan peta etnis dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial.

Publik berharap ada langkah tegas dari pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang terjadi di kawasan PIK-2 serta memastikan bahwa Brimob tetap menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat tanpa campur tangan pihak berkepentingan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved