"Jokowi Mantan Presiden ke-7 Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup versi OCCRP, 7 Pihak Bela Presiden"

 

Repelita, Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan semua Warga Negara Indonesia (WNI) sama kedudukannya di mata hukum.

"Semua warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke Aparat Penegak Hukum (APH).

"Baik itu ke KPK, maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi," kata Tessa.

Sebelumnya Eks Ketua KPK Abraham Samad menilai KPK harusnya merespons cepat soal Jokowi disebut sebagai pemimpin terkorup versi OCCRP.

Menurut Abraham Samad, jika KPK hanya berdiam diri dan tidak bertindak, maka bisa saja masyarakat bisa memberikan penilaian negatif kepada KPK.

Masyarakat bisa saja menilai Komisioner KPK yang baru ini adalah orang-orangnya Jokowi karena KPK enggan merespons isu ini.

"Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak."

"Maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan," kata Abraham Samad, dilansir WartaKotalive.com, Kamis (2/1/2025).

Data OCCRP Dikumpulkan Melalui Google Form

Diketahui tak hanya Jokowi saja yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup versi OCCRP ini.

Ada juga nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Nama-nama pemimpin dalam daftar pemimpin terkorup ini dikumpulkan OCCRP dengan meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.

OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi pemimpin terkorup melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.

Jokowi Hanya Tertawa

Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP.

Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.

"Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.

"Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan," kata Jokowi.

Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.

"Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," ujar Jokowi.

7 pihak kompak bela Jokowi

Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritisi publikasi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia tahun 2024.

Banyak yang menilai publikasi tersebut tak kredibel, sebab mengandalkan polling, alih-alih berdasarkan putusan pengadilan atau bukti.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini pihak-pihak yang mengkritik publikasi OCCRP terkait Jokowi sebagai pemimpin paling korup dunia 2024.

1. Golkar Sebut sebagai Propaganda

Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar (KKPG) sekaligus Koordinator Koalisi 40 Ormas/Pemuda untuk Jokowi (KOPI JOKJA), Ahmad Yani Panjaitan, menilai publikasi OCCRP sebagai fitnah dan propaganda.

Sebab, publikasi OCCRP dilakukan tanpa ada data yang akurat maupun bukti valid.

"Sampai detik ini, belum ada satu laporan dan dakwaan yang masuk ke penyidik KPK atau Kejagung soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu. Tapi, mengapa OCCRP bisa membuat rilis tersebut?" kata Ahmad Yani, Rabu (1/1/2025).

Lebih lanjut, Ahmad Yani menduga kasus dugaan korupsi Jokowi sama seperti Undang-undang Nomor 7/2021 tentang PPN yang awalnya dimotori PDIP.

"Saya menduga case ini hampir mirip UU Nomor 7/2021 tentang PPN yang awalnya dimotori oleh PDIP sehingga PPN jadi naik menjadi 12 persen, tapi yang dikambinghitamkan pemerintahan Prabowo," imbuh dia. 

2. Projo Minta Buktikan

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Projo, Handoko, mendesak OCCRP untuk membuktikan tudingan, Jokowi termasuk pemimpin korup.

Ia juga mempersilakan publik untuk melaporkan Jokowi jika memang melakukan korupsi.

"Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma sekadar omong-omong tanpa bukti," ujar Handoko, Rabu.

Ia menilai publikasi OCCRP sebagai upaya framing jahat terhadap Jokowi.

Selain itu, Handoko juga menyebut publikasi OCCRP merusak marwah bangsa Indonesia.

"Jangan buat framing jahat tanpa dasar. Penilaian seperti ini hanya mencerminkan bias dan tidak menghormati pendapat rakyat Indonesia yang jelas-jelas masih percaya pada Pak Jokowi," urai dia.

Handoko menambahkan, publikasi OCCRP soal pemimpin korup, tak mencerminkan realitas yang dirasakan rakyat Indonesia.

"Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan langsung adalah rakyat Indonesia."

"Tolok ukurnya jelas, hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan masyarakat," pungkasnya.

Handoko menambahkan, publikasi OCCRP soal pemimpin korup, tak mencerminkan realitas yang dirasakan rakyat Indonesia.

"Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan langsung adalah rakyat Indonesia." 

3. JokMan Tuding Ada Pesanan

Ketua Umum Jokowi Mania (JokMan), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, meragukan kredibilitas publikasi OCCRP.

Ia bahkan menyebut hasil OCCRP soal pemimpin korup dunia sebagai penilaian yang ngawur.

"Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur."

"Apa yang dikorupsi Jokowi?" tanyanya, Rabu.

Noel menyebut, sikap OCCRP tersebut justru melakukan tidak langsung kepada Jokowi dan Indonesia.

Ia bahkan menyebut publikasi OCCRP sebagai pesanan pihak tertentu untuk menyudutkan Jokowi.

"Ketika ada pihak yang berusaha menyerang Indonesia dengan memojokkan mantan pemimpin nasional, kita harus bersatu melawan."

"Ini soal martabat kita sebagai bangsa. Jadi masalah ini tak bisa dianggap remeh," jelasnya.

"Kita pantas mencurigai hasil penilaian OCCRP, karena ada yang mengatakan, OCCRP menarik kesimpulan berdasarkan nomisasi/voting dari pembaca hingga jurnalis dunia."

"Penentuan finalis tergantung masukan publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain relasi OCCRP," tukas Noel. 

4. NasDem: OCCRP Tak Bisa Dijadikan Acuan

Politikus NasDem, Irma Surya Chaniago, menyebut OCCRP tak bisa dijadikan acuan, sebab daftar pemimpin dunia paling korup disusun bukan berdasarkan data dan fakta.

Lantaran, kata Irma, OCCRP mengumpulkan nominasi tersebut lewat Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024.

"Yang pertama, lembaga tersebut (OCCRP) merilis (publikasi) berdasarkan polling. Bukan data dan fakta," ujar Irma, Rabu, dilansir Kompas.com.

Ia menganggap daftar itu dibuat karena pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan China, musuh Amerika Serikat (AS).

OCCRP, yang berpusat di Amsterdam, Belanda, menerima donatur dari sejumlah negara, termasuk AS.

"Dugaan saya karena Jokowi lebih memilih bekerja sama dengan lawan politik AS, yaitu China."

"Karena, investasi China jauh lebih menguntungkan daripada AS, di mana semua investasi AS selama ini merugikan Indonesia dalam bagi hasil," papar Irma. 

5. PSI: Itu Suara Barisan Sakit Hati

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Wakil Ketua Umum DPP, Andy Budiman, berpendapat daftar yang dirilis OCCRP merupakan hasil

suara barisan pihak yang sakit hati.

"Kami melihat ini hanya sebagai bentuk suara dari barisan sakit hati yang tidak suka dengan pemerintah Jokowi," ujar Andy, Kamis (2/1/2025). 

6. DPP Hanura: Jokowi Bersih

Ketua DPP Partai Hanura, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Sufmi Dasco Ahmad, berpendapat Jokowi bukan pemimpin korup.

Dia menilai Jokowi bersih dari korupsi dan telah menunjukkan komitmen besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

7. PAN: Bukti OCCRP Tidak Kredibel

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa hasil polling OCCRP tidak bisa dijadikan acuan.

"Ini opini yang tidak kredibel, karena hasil polling yang dijadikan dasar laporan ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan."

Viva Yoga juga menyatakan bahwa data dan fakta yang digunakan oleh OCCRP sangat meragukan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga