Sudah Dipecat, Jokowi Tak Kembalikan KTA , Cari Gara-gara dengan PDIP Atau Sensasi Politik

 

Jakarta, 6 Desember 2024 – Polemik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencuat setelah PDIP secara resmi mengeluarkan Jokowi beserta keluarganya dari keanggotaan partai. PDIP, melalui Ketua Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, meminta agar Jokowi segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP setelah dinyatakan tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik sikap Jokowi yang belum mengembalikan KTA-nya meskipun sudah dipecat. Menurut Gerung, tindakan ini menunjukkan rendahnya kepekaan etika politik Jokowi. Gerung menyatakan, “Seperti maling yang ketahuan, namun masih minta barang buktinya.” Ia juga menambahkan bahwa Jokowi seharusnya sudah sadar bahwa keluarnya dirinya dari PDIP sudah final dan tidak ada lagi tempat untuk kembali.

Gerung berpendapat bahwa ketidakmauan Jokowi untuk mengembalikan KTA PDIP justru memperlihatkan bahwa ia sedang mencari sensasi politik. Ia menilai bahwa Jokowi telah melanggar prinsip dasar dan ideologi partai, serta tidak mengikuti anggaran dasar PDIP yang menjunjung tinggi nilai-nilai Soekarnoisme. Gerung juga mengingatkan bahwa Jokowi seharusnya menghormati prinsip dan etika partai yang selama ini mengembangkan karier politiknya.

Jokowi sendiri sempat menanggapi pertanyaan wartawan dengan merendahkan PDIP, menyebutkan bahwa partai tersebut sekarang adalah "partai perorangan." Pernyataan ini memunculkan kesan bahwa Jokowi masih mencari celah untuk terus berperan dalam dinamika politik meskipun di luar partai yang membesarkannya.

Gerung mengkritik sikap Jokowi yang tidak menunjukkan kematangan dalam berpolitik. Ia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya dengan legowo mengembalikan KTA PDIP sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjangnya dengan partai tersebut. "Jika Jokowi mengembalikan KTA, itu akan lebih elegan, dan menunjukkan kematangan politiknya," ujar Gerung.

Meski demikian, publik mencatat bahwa meskipun PDIP telah mengeluarkan Jokowi, mereka tetap menghargai masa-masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Indonesia selama dua periode. Rasa hormat terhadap prestasi Jokowi sebagai kepala negara tetap ada, meskipun hubungan keduanya telah berakhir.

Situasi ini lebih dari sekadar soal pemecatan anggota partai. Ini juga mencerminkan etika, konsistensi prinsip, dan bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak di luar jabatan. Sebagai mantan presiden yang pernah diakui sebagai kader terbaik PDIP, Jokowi seharusnya menjadi contoh dalam menjaga kehormatan dan kesopanan dalam berpolitik.(*)

Editor: Elok WA R-ID

Baca Juga