Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

 

Repelita, Jakarta 16 Desember 2024 – Pakar politik Eep Saefulloh Fatah memberikan analisis kritis tentang awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR yang sedang menjadi topik kontroversial.

Eep memberikan apresiasi terhadap pidato pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024, yang menampilkan citra seorang pemimpin tegas dan berpihak pada rakyat.

Namun, Eep mempertanyakan sejauh mana citra tersebut dapat direalisasikan dalam kepemimpinan Prabowo.

"Tapi, apakah ketegasan dan sikap prorakyat tersebut mampu terealisasi dalam kepemimpinan Prabowo? Atau hanya sebatas retorika populis?" ujar Eep.

Menurutnya, sistem pilkada langsung merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Jika wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR direalisasikan, Eep memandang hal itu dapat memperkuat potensi oligarki politik di negara ini.

"Kini kita dihadapkan dengan wacana pilkada dipilih DPR, apakah kita akan kembali ke era orde baru?" tandas Eep.

Sebelumnya, dalam acara Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Prabowo menyebutkan bahwa sistem demokrasi saat ini memerlukan banyak perbaikan bersama semua elemen politik.

"Sistem demokrasi yang kita jalankan memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki bersama-sama," kata Prabowo.

Presiden juga menyatakan tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi membutuhkan biaya yang tinggi. Ia menggambarkan calon kepala daerah yang menang sering kali terlihat lesu akibat pengeluaran biaya yang besar.

"Menurut saya, kita perlu memperbaiki sistem ini, dan tidak boleh malu untuk mengakui bahwa sistem ini sangat mahal," ungkap Prabowo.

Prabowo juga memuji Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang berani mengkritisi sistem demokrasi yang ada. Ia mengajak Ketua DPR, Puan Maharani, serta partai-partai lainnya untuk bersama-sama memikirkan solusi agar sistem demokrasi dapat diperbaiki.

"Apalagi ada Mbak Puan dari PDIP dan partai-partai lainnya, mari kita pikirkan bersama berapa puluh triliun yang habis dalam satu dua hari dari anggaran negara maupun biaya dari tokoh-tokoh politik masing-masing," jelas Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga