Repelita, Jakarta 17 Desember 2024 - DPP PDI Perjuangan secara resmi memecat Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan partai sejak Sabtu (14/12/2024) lalu. Mantan juru bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal, menyebut pemecatan ini sebagai karma politik bagi Jokowi.
“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana ada konspirasi untuk mengambil alih Partai Demokrat secara tidak sah. Setelah gagal merebut Demokrat, karma datang dalam bentuk ini,” tulis Dino Patti Djalal melalui akun X-nya yang terverifikasi, Selasa (17/12/2024).
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, membacakan tiga surat pemecatan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan partai. Komarudin menyampaikan bahwa pemecatan ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang berlaku.
“Setelah keluarnya surat pemecatan ini, PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mereka,” ujar Komarudin.
Selain itu, Komarudin menyebut bahwa surat keputusan ini akan dipertanggungjawabkan dalam Kongres partai yang akan datang. Pemecatan ini juga berlaku untuk 27 anggota lainnya, meskipun Komarudin tidak memberikan rincian tentang nama-nama mereka.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menjelaskan bahwa pemecatan Jokowi tidak dilakukan saat masa Pilpres 2024 lalu karena masih menghargai Jokowi sebagai presiden. Deddy menyebut partai memiliki nilai etik dan moral politik yang menjaga martabat Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara.
“Proses pemecatan dilakukan setelah pesta demokrasi selesai, agar tidak muncul narasi negatif bahwa pemecatan ini terkait Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden dari partai oposisi,” kata Deddy.
Deddy menambahkan bahwa keputusan pemecatan ini bukan hanya tentang Jokowi dan keluarganya, tetapi juga tentang penegakan disiplin bagi semua kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.
PDI Perjuangan akhirnya memilih untuk melakukan pemecatan setelah proses evaluasi menyeluruh, yang melibatkan semua elemen partai di tingkat nasional. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan aturan dan menjaga kedisiplinan internal partai tanpa terpengaruh oleh dinamika politik eksternal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok