Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Rocky Gerung: Kredibilitas Presiden Prabowo Diuji

 

Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Pengamat politik, Rocky Gerung, mengkritik tajam kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang menuai gelombang protes dari masyarakat. Menurut Rocky, kebijakan ini tidak hanya membebani rakyat, tetapi juga menjadi ujian besar bagi kredibilitas Presiden Prabowo di tengah ekspektasi publik yang tinggi.

“Kenaikan PPN ini harus dibatalkan jika pemerintah ingin menjaga kepercayaan rakyat. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal moralitas politik. Rakyat akan mempertanyakan apakah pemimpin mereka benar-benar mendengarkan suara mereka,” ujar Rocky.

Rocky menilai kebijakan kenaikan PPN sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang di tengah tekanan ekonomi. Protes masyarakat, terutama generasi muda yang turun ke jalan, mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan ini.

“Rakyat merasa kebijakan ini tidak adil. Mereka dipaksa membayar lebih untuk kebutuhan sehari-hari, sementara pemerintah terlihat malas mencari solusi lain selain memeras daya beli rakyat,” tambah Rocky.

Selain itu, ia menyoroti bahwa kenaikan PPN akan berdampak luas pada harga barang lainnya, memicu inflasi, dan memperberat beban ekonomi rakyat. Rocky mengingatkan bahwa janji Prabowo untuk tidak menaikkan pajak selama masa kampanye kini menjadi sorotan publik.

Kenaikan PPN yang diterapkan sejak era Jokowi menjadi tantangan besar bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan konsistensi terhadap janji politiknya.

“Prabowo harus ingat, kredibilitas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari apa yang dilakukan, tetapi juga dari apa yang dihindari. Jika ia membiarkan kebijakan ini terus berjalan, ia berisiko kehilangan kepercayaan dari rakyat yang sudah menaruh harapan besar padanya,” tegas Rocky.

Rocky menilai pemerintah terlalu bergantung pada solusi sederhana seperti kenaikan pajak, tanpa mengeksplorasi opsi lain yang lebih adil dan inovatif. Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada efisiensi pengelolaan anggaran, termasuk pemangkasan belanja kementerian yang dianggap kurang produktif.

“Negara-negara lain seperti Singapura bahkan menetapkan tarif PPN lebih rendah, tetapi mereka tetap mampu menjaga keseimbangan anggaran. Ini soal pengelolaan, bukan soal memeras rakyat,” katanya.

Rocky mengingatkan, pentingnya mendengar suara rakyat. Menurutnya, respons Presiden Prabowo terhadap isu ini akan menjadi indikator sejauh mana pemerintahannya peduli terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.

“Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang peka. Membatalkan kenaikan PPN ini bukan hanya langkah ekonomis, tetapi juga simbol bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya,” pungkas Rocky.

Gelombang kritik dan protes ini menjadi sinyal kuat bahwa publik ingin kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Keputusan Presiden Prabowo dalam menangani isu ini akan menentukan arah hubungan antara pemerintah dan rakyat di masa mendatang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga