Kejanggalan Harta Kekayaan Ayah Lady, Dedy Mandarsyah, Punya Rumah Murah Rp200 Juta di Jaksel

 

Repelita, Jakarta 16 Desember 2024 - Buntut dari kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatra Selatan, Dedy Mandarsyah, ayah Lady Aurellia Pratiwi, yang menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, menjadi perhatian publik. Data kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN menunjukkan angka signifikan yang menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan laporan LHKPN yang diajukan Dedy Mandarsyah, total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp9.426.451.869. Berikut rincian detail dari harta yang dimiliki Dedy Mandarsyah:

A. Tanah dan Bangunan: Rp750.000.000

1. Tanah dan Bangunan seluas 33,8 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri, senilai Rp200.000.000
2. Tanah dan Bangunan seluas 33,8 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri, senilai Rp200.000.000
3. Tanah dan Bangunan seluas 36 m² di Jakarta Selatan, hasil sendiri, senilai Rp350.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp450.000.000

1. Mobil Honda CR-V tahun 2019, hadiah, senilai Rp450.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp830.000.000

D. Surat Berharga: Rp670.700.000

E. Kas dan Setara Kas: Rp6.725.751.869

F. Harta Lainnya: Rp----

Sub Total dari semua aset tersebut mencapai Rp9.426.451.869.

Dalam hal ini, tidak ada catatan mengenai hutang yang dilaporkan Dedy Mandarsyah. Dengan total harta kekayaan sebesar itu, angka yang disajikan dinilai cukup besar untuk jabatan pegawai eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KPK saat ini sedang melakukan analisis mendalam terhadap laporan ini untuk mengevaluasi potensi kejanggalan dalam data yang disajikan. Herda Helmijaya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data dan anomali yang ada untuk memperdalam penelusuran aset yang dilaporkan oleh Dedy Mandarsyah.

Herda memastikan bahwa jika analisis data sudah memadai, pihak KPK akan memanggil Dedy untuk melakukan klarifikasi. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan validitas laporan aset yang disajikan serta memastikan transparansi dalam laporan kekayaan para pejabat negara.

(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga