Solo, 3 Desember 2024 – Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak ada kaitannya dengan dukungan atau endorse dari dirinya. Jokowi menilai kemenangan calon kepala daerah (cakada) semata-mata adalah hasil dari upaya dan kerja keras calon tersebut dalam mengonsolidasi politik di daerahnya.
Jokowi memberikan penilaiannya ini usai menerima kunjungan Calon Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud di Solo pada Selasa (3/12/2024). "Siapa pun yang menang, itu bukan karena endorse saya, melainkan karena mereka bekerja keras mengonsolidasi politik di daerah masing-masing," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, calon kepala daerah yang berhasil meraih suara terbanyak adalah yang mampu melakukan pendekatan dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat selama masa kampanye. Ia juga menekankan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam Pilkada bukan bergantung pada dirinya, melainkan pada usaha dan penerimaan masyarakat terhadap calon tersebut.
Terkait dengan kekalahan Ridwan Kamil (RK) pada Pilkada Jakarta, Jokowi menyatakan bahwa dalam sebuah kompetisi politik, baik pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota, selalu ada yang menang dan kalah. "Yang namanya kompetisi, pasti ada yang menang dan kalah. Biasa dalam politik seperti itu," ujar Jokowi. Ia juga mengingatkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi hasil Pilkada, baik kemenangan maupun kekalahan.
Jokowi menegaskan kepada para pemenang untuk selalu menjaga sikap rendah hati, sementara bagi yang kalah, ia mengimbau agar tetap semangat dan terus berjuang di kontestasi politik berikutnya.
Di sisi lain, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melayangkan keluhan terkait pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Sekretaris Tim RIDO, Basri Baco, banyak warga Jakarta yang tidak menerima formulir C6 untuk pemungutan suara, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Baco juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang menyebabkan distribusi formulir C6 tidak efisien. Bahkan, ada laporan bahwa formulir C6 dikirimkan kepada warga yang sudah meninggal dunia. (*)
Editor: Elok WA R-ID
