Aliansi Masyarakat Bandung Barat Demo di Kantor KPU, Desak Politik Uang di Pilkada 2024 Ditindak

Bandung Barat, 3 Desember 2024 – Aliansi Masyarakat Bandung Barat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, pada Selasa (3/12/2024). Aksi ini dilakukan untuk menuntut penegakan hukum terhadap dugaan politik uang serta evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada KBB 2024 yang dinilai bermasalah.

Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, santri, dan organisasi masyarakat setempat tiba di kantor KPU sekitar pukul 12.30 WIB dan langsung melakukan orasi. "Kami hadir di sini untuk menegakkan nilai-nilai moral, nilai-nilai demokrasi," kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya.

Para pengunjuk rasa menyoroti dugaan politik uang yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Mereka bahkan sempat mendekat ke pintu masuk kantor KPU yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Massa mendesak Ketua KPU KBB, Rifqi Ahmad Sulaeman, untuk keluar dan menemui mereka. Rifqi akhirnya muncul setelah tiba di kantor, meskipun beberapa pengunjuk rasa sempat membakar ban sebagai bentuk protes. Api dari ban yang terbakar sempat mengenai salah satu pengunjuk rasa, menyebabkan celananya terbakar, meski segera dipadamkan.

Dudi Firmansyah (24), salah satu pengunjuk rasa, menyampaikan lima tuntutan kepada KPU. "Pertama, tangkap dan adili calon Bupati dan Wakil Bupati KBB yang melakukan politik uang," ujarnya. Kedua, massa menuntut agar kepala desa dan pihak yang terlibat dalam politik uang dalam Pilkada KBB diproses hukum. Ketiga, para pelaku politik uang harus dipenjara. Keempat, massa menganggap rakyat KBB telah dihinakan dengan cara-cara kotor dan curang dalam Pilkada. Kelima, mereka mendesak dilakukan pemungutan suara ulang di 2.562 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah KBB.

Menanggapi tuntutan tersebut, Rifqi Ahmad Sulaeman meminta agar dugaan pelanggaran Pilkada dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB. "Ada mekanisme yang sudah diatur," ujarnya, sambil menegaskan bahwa KPU KBB hanya menjalankan aturan yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Ia juga memastikan bahwa tahapan Pilkada, termasuk pleno di tingkat PPK, sudah selesai.

Selain itu, Rifqi menjelaskan mengenai partisipasi pemilih yang dinilai masih rendah. "KPU bersama masyarakat sipil telah berupaya meningkatkan partisipasi pemilih, dan Alhamdulillah, partisipasi pemilih di KBB mencapai 73 persen," ungkapnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih.

Unjuk rasa akhirnya berakhir dengan massa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Bawaslu KBB untuk menyampaikan tuntutan mereka lebih lanjut. (*)

Editor: Elok WA R-ID

Baca Juga