Jakarta, 9 Desember 2024 - Partai Golkar menyindir PDIP terkait tuduhan kecurangan dalam Pilkada serentak 2024, khususnya dalam konteks Pilkada Jakarta. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mempertanyakan tuduhan PDIP terhadap kepolisian, yang dinilai tidak berdasar.
Soedeson Tandra mengherankan PDIP yang menuduh polisi curang dalam Pilkada, padahal partai tersebut masih memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan di DKI Jakarta.
"Barusan ini (Pilkada) DKI misalnya. Oh rakyat sudah cerdas. Karena mereka menang," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa dalam politik, kemenangan maupun kekalahan adalah hal yang wajar. Ia meminta PDIP untuk menunjukkan bukti konkret mengenai tuduhan kecurangan yang dilontarkan.
"Kalau ada pelanggaran hukum oleh polisi, kita bicara di provinsi mana? Kabupaten mana? Kecamatan mana? Bahkan TPS mana? Tunjukkan bukti," tegas Soedeson.
Soedeson juga mengimbau PDIP agar tidak mengajukan tuduhan tanpa dasar yang dapat membingungkan masyarakat. Ia meminta agar PDIP dapat menunjukkan fakta yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan begitu. Mereka sudah berkuasa selama 10 tahun. Apakah ada tuduhan-tuduhan yang benar tentang partai ini? Jangan hanya melontarkan tuduhan tanpa dasar," katanya di kompleks parlemen, Senayan.
Soedeson juga memberikan kepercayaan kepada kepolisian untuk menindak tegas oknum yang melanggar hukum terkait kontestasi Pilkada. Ia optimis bahwa Kapolri akan memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan.
"Kalau ada hukum yang dilanggar oleh polisi, saya yakin Kapolri akan menindak mereka dengan tegas," ungkapnya.
Sebelumnya, PDIP mengklaim menemukan bukti keterlibatan kepolisian dalam proses Pilkada serentak di berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Banten. Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti lengkap yang akan disajikan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami memiliki bukti-bukti lengkap tentang keterlibatan kepolisian di Jateng, Sulut, Papua Pegunungan, Sumut, dan daerah lainnya,” kata Ronny.
Selain itu, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya membentuk tim khusus yang melibatkan badan bantuan hukum, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen. Tim ini bertugas mengurai dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan "parcok" atau partai coklat di berbagai daerah seperti Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.
"Tim ini akan memeriksa semua anomali yang terjadi di daerah seperti Banten, Sumut, Jateng, hingga Sulut. Dugaan ini melibatkan penggunaan partai coklat yang bahkan sampai ke tempat-tempat ibadah," kata Hasto.
PDIP berencana membawa semua bukti tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2024, setelah penetapan hasil Pilkada serentak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
