[BREAKING NEWS] Biaya Haji 2025 Dipastikan Turun, Kemenag Janji Kualitas Pelayanan Meningkat

 

Repelita, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan haji lebih efisien, tertib, dan berkualitas.

"Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang direvisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja," ungkap Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12).

Romo Syafi’i menambahkan, Panja Haji akan dibentuk pada 30 Desember 2024 dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Setelah itu, pemerintah dan DPR RI akan memutuskan besaran penurunan biaya haji tahun 2025.

"Yang pasti, biaya haji 2025 akan lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja, di situlah baru diputuskan berapa biaya haji," jelas Romo Syafi’i.

Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan melalui rasionalisasi komponen biaya utama, seperti penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, dan transportasi. Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen terbesar, dengan persentase rata-rata 35-40% dari total biaya haji. Biaya lainnya juga akan disesuaikan untuk mencapai angka biaya haji yang lebih ideal.

"Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik," tegas Romo Syafi’i.

Untuk keperluan kontrak di Armuzna yang harus segera diselesaikan, Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR RI terkait penggunaan Uang Muka BPIH demi kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kontrak di Armuzna, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi, harus segera dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya, yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut," tambah Romo Syafi’i. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga