BBM Kena PPN 12 Persen, Bahlil Jamin Rakyat Tidak Akan Sengsara

 

Repelita, Jakarta 19 Desember 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kepastian naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang juga akan dikenakan pada produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Pemerintah telah menggelontorkan paket stimulus untuk meredam dampak kenaikan PPN. Namun, berbeda dengan diskon tarif listrik selama dua bulan, tidak ada insentif khusus untuk pembelian BBM. Bahlil menyebut bahwa pemerintah tengah menyusun formulasi agar kebijakan ini tidak memberatkan rakyat.

“Kita lagi membuat formulasinya dan Insyaallah akan juga tidak menyengsarakan rakyat,” ujar Bahlil saat ditemui di Pembangkit Listrik Terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara Ambon, Maluku, Rabu (18/12).

Namun, Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai formulasi tersebut. Ia hanya menyebut bahwa pemerintah sedang menggodok transformasi penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran.

Rencana perubahan mekanisme penyaluran BBM subsidi ini akan mengkombinasikan skema subsidi barang untuk konsumen tertentu dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi konsumen lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mengatakan bahwa perusahaan masih berkoordinasi terkait dampak PPN 12 persen terhadap komoditas energi.

“Kalau terkait tambahannya sebenarnya kecil, tambahan 1 persen itu. Kami serahkan ke pemerintah. Tapi secara prinsip, Pertamina harus mendukung,” jelas Riva.

Riva menambahkan bahwa jika kenaikan PPN berdampak pada harga BBM, maka Pertamina akan menyiapkan penjelasan lebih lanjut untuk masyarakat.

Meskipun tidak ada diskon khusus dari pemerintah untuk BBM, Riva menyebut bahwa Pertamina rutin mengadakan berbagai promo menarik melalui aplikasi MyPertamina.

“Kalau nonsubsidi lebih kepada promo yang bisa didapatkan di aplikasi MyPertamina. Di sana juga ada program-program Pertamina yang tujuannya edukasi masyarakat,” kata Riva.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa PPN 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers pada Senin (16/12).

Insentif dan stimulus ini ditujukan untuk berbagai kalangan masyarakat, termasuk rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, serta sektor perumahan.

“Dan kebijakan ini seluruhnya diberlakukan 1 Januari 2025,” tegas Airlangga.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga