Blak-Blakan! Hasto Kristiyanto Ungkap 'Skenario' Jokowi Untuk Terus Bisa Berkuasa

 

Hasto Kristiyanto Ungkap Skenario Jokowi Pertahankan Kekuasaan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan skenario mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya. Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam wawancara dengan channel Akbar Faizal Uncensored, yang dikutip pada Sabtu, 23 November 2024.

Dalam wawancara tersebut, Hasto ditanya mengenai kemungkinan Jokowi untuk bertindak setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Hasto menjelaskan bahwa secara teoritik, kekuasaan Jokowi setelah lengser akan berkurang. Namun, sebelum masa jabatannya berakhir, Jokowi sudah menempatkan orang-orangnya di jabatan strategis.

“Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Salah satunya adalah jabatan Pak Listyo Sigit sebagai Kapolri yang melompati lima angkatan,” ujar Hasto. Ia juga menambahkan bahwa penempatan tersebut erat kaitannya dengan kedekatan personal, dan instrumen kekuasaan tersebut digunakan untuk memainkan situasi politik.

Hasto selanjutnya menyinggung pesta demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di mana Jokowi masih dilihat terlibat dan beberapa instrumennya dituding melakukan intimidasi. Menurut Hasto, hal ini tidak boleh dibiarkan.

Gerakan seniman, budayawan, dan akademisi, menurut Hasto, belum mampu menembus tembok ambisi kekuasaan Jokowi. Ia pun menyebutkan ada tiga kluster di institusi Polri yang terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah kluster "parcok" atau partai cokelat yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Hasto juga mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dianggap tidak tegas dalam menegakkan hukum terhadap pejabat daerah yang dimobilisasi. Menurutnya, sebagai seorang yang memiliki intelektualitas tinggi, Tito seharusnya lebih berani dalam menegakkan aturan.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung perlakuan Jokowi terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di mana Prabowo diminta untuk mengendorse calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Hasto menyatakan bahwa sikap tersebut menciptakan ketidaknyamanan dalam proses demokrasi.

Hasto Ungkit Rekaman Jokowi Terkait Pembisikan Hukum

Sekjen PDIP juga mengungkit sebuah rekaman yang diduga berisi suara Jokowi, yang berbicara tentang upaya hukum dengan membisiki KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri. Rekaman ini pertama kali muncul pada 2019, saat Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor.

Hasto menjelaskan bahwa rekaman tersebut kurang bijak, apalagi jika itu benar-benar terjadi. Ia menilai bahwa seseorang tidak boleh melakukan intimidasi terhadap aparat penegak hukum, karena hal itu bisa merusak demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

“Ini sesuatu yang menurut saya kurang bijak, apalagi pada saat kita memperingati hari kemerdekaan. Seharusnya, dengan kemerdekaan, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya, tetapi dalam koridor hukum,” ujar Hasto.

Pernyataan Jokowi dalam rekaman tersebut, menurut Hasto, memperlihatkan adanya keinginan untuk menggunakan kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Hasto juga menegaskan bahwa hal tersebut harus segera diklarifikasi oleh Presiden Jokowi untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dan hukum yang adil di Indonesia.(*)

Baca Juga