Anggota Paskibraka berjilbab asal Minang, Maulia Permata Putri, yang telah dilatih dan sempat ditunjuk sebagai pembawa baki untuk upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), digantikan di detik-detik terakhir.
Dalam momen yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi Maulia, polemik seputar jilbab diduga berujung pada pergantian tugas.
Beberapa hari lalu, pihak sekolahnya mengatakan Maulia telah dilatih sebagai pembawa baki untuk upacara HUT ke-79 RI di IKN.
"Saat ini Maulia tengah mengikuti latihan di Jakarta. Semoga saja mampu mempertahankan sehingga tetap terpilih sebagai pembawa baki bendera sampai pada upacara HUT RI, tanggal 17 Agustus 2024 nantinya," kata Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, SMAN 1 Kota Solok, Dwi Suyarto, seperti dikutip Antara.
Namun, beberapa jam sebelum pelaksanaan upacara, Livenia Evelyn lah yang ditunjuk sebagai pembawa baki. Ia merupakan pelajar asal Kalimantan Timur.
Menurut laporan BPIP, Livenia Evelyn Kurniawan berasal dari SMA Katolik Santo Pransiskus. Ia adalah putri dari Eddy Kurniawan dan Ibu Luana Kalma.
Meskipun akhirnya diperbolehkan mengenakan jilbab saat bertugas, pergantian ini tak pelak menimbulkan tanda tanya, terlebih dengan latar belakang polemik sebelumnya.
Kisruh Paskibraka Diminta Lepas Jilbab
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyangkal memaksa anggota Paskibraka pemakai jilbab untuk melepas jilbabnya saat pengukuhan di Istana Negara IKN pada Selasa (13/8) lalu. BPIP menyatakan, mereka melepas jilbab sebagai bentuk kesukarelaan mematuhi peraturan yang ditetapkan.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwasanya pelepasan jilbab bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.
“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), sebagaimana diberitakan Antara.
Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.
Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024 seperti dikutip dari kumparan
Bikin Gaduh Negara, Andre Rosiade Minta Kepala BPIP Dipecat!
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Desakan pemecatan ini merupakan respon keras tanggapi kebijakan Yudian yang memaksa anggota Paskibraka perempuan untuk “melepas jilbab” jika masih ingin ikut menjadi pasukan pengibar bendera.
Tragisnya kebijakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Presiden Jokowi. Selama ini BPIP dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Yudian Wahyudi menjadi kepala BPIP.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meradang dan mengecam Surat Edaran dari BPIP “menyeragamkan” pasukan Paskibraka yang tidak membolehkan menggunakan jilbab.
Menurut anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto ini, imbas kebijakan BPIP itu, menimbulkan reaksi dan pandangan negatif terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Jokowi maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.
“Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).
Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.
“Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya,” ujar legislator asal Sumbar itu.***
