Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024, menimbulkan gejolak di internal. Apalagi, keputusan bergabung dengan KIM Plus dilakukan PKS dengan meninggalkan Anies Rasyid Baswedan.
Di KIM Plus, PKS mendukung pasangan M Ridwan Kamil-Suswono. Atas keputusannya itu, sebanyak 28 Dewan Pakar PKS memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan oleh anggota Dewan Pakar PKS Mayjen (Purn) Soenarko.
"Pernyataan sikap, pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kami bersama 28 anggota Dewan Pakar PKS ramai-ramai mengundurkan diri yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan Indonesia yng lebih baik yang sampai pada Pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama PKS," kata Soenarko di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Sebanyak 28 Dewan Pakar PKS itu merupakan bagian dari 45 orang yang dilantik di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada 17 Oktober 2023. Menurut Soenarko, keputusannya hengkang dari PKS lantaran ia melihat garis perjuangan partai sudah melenceng.
Para Dewan Pakar menilai, garis perjuangan PKS sudah berorientasi kekuasaan, bukan berpihak ke perjuangan rakyat. Dia heran, PKS yang hampir 10 tahun berada di posisi berjuang bersama rakyat malah bergabung dengan penguasa dan melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik PKS yang pertama kali bergabung dengan KIM yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres (2024) dengan licik curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobby Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi," ucap mantan danjen Kopassus tersebut.
"Tiga, dalam pilkada yang akan berjalan beberapa waktu akan datang, PKS kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elite partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi rakyat daerah tersebut," kata Soenarko melanjutkan.
Atas dasar tiga alasan tersebut, Soenarko dan kawan-kawan memilih mundur dari keanggotaan PKS. "Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini," ujar Soenarko seperti dikutip dari republika
Sejumlah Dewan Pakar PKS, melalui pernyataan bersama menyatakan mundur dari PKS. Pernyataan dibacakan oleh Jenderal (Purn) Sunarko, Mantan Danjen Kopasus. (Senin, 26/8/2024).
Alasan pengunduran diri mereka, sangat rasional. Mereka, orang yang ingin terlibat dalam partai dalam perjuangan, bukan sekedar untuk berburu kekuasaan.
Manakala mereka menilai jalan perjuangan PKS telah melenceng dari orientasi perjuangan, mereka segera mengambil inisiatif untuk mundur.
Langkah mereka, berbeda dengan Eggi Sudjana, yang mengkritik kebijakan DPP PKS yang gabung ke KIM Plus, tanpa perlu melakukan pengunduran diri. Keduanya, dalam konteks mengkritisi PKS, hanya dengan cara berbeda.
Sementara kebijakan PKS, selama ini hanya berbasis pada dalih ‘maslahat’. Sebab, konsistensi berada di KIM Plus dengan alasan tak cukup kursi untuk berjuang sendiri di Pilkada Jakarta misalnya, terbantahkan pasca putusan MK. Di Pilkada Jakarta, PDIP yang kursinya hanya 15 dibawah PKS saja bisa maju sendiri.
Sikap politik Dewan Pakar PKS ini, patut dijadikan teladan. Sikap ini menunjukan, loyalitas pada partai berangkat dari keamanan visi perjuangan. Manakala visi itu bergeser, loyalitas pun dicabut.***
