Belum sepekan menjabat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sudah menunjukkan sikap tidak konsisten dalam membuat keputusan.
Di tangan Bahlil Lahadalia, Partai Golkar sempat mengumumkan mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Nata Kusumah di Pilkada Banten 2024.
Namun hari ini, Bahlil balik kanan. Dia memberikan rekomendasi Partai Golkar untuk pasangan Airin Rachmi Diany-Sumardi.
Airin memang bukan orang baru di Partai Golkar. Mantan Walikota Tangerang Selatan itu, kini menjabat Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).
Dikatakan analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, seharusnya Bahlil bisa berpikir jernih sebelum mengambil keputusan mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Kata Jamiluddin, selain bukan kader Golkar, elektabilitas Andra ataupun Dimyati tidak lebih baik daripada Airin.
"Tidak ada logika politik yang membenarkan Golkar mengusung Andra Soni-Dimyati. Golkar mengusung duet tersebut tanpa dasar yang jelas," ujar Jamiluddin kepada RMOL.
Adapun Airin-Ade sebelum mendapat dukungan Partai Golkar, sudah mengantongi dukungan dari PDI Perjuangan untuk bertarung di Pilkada 2024 seperti dikutip dari rmol
Tak terkecuali, memanasnya persaingan antar partai politik dalam mengusung masing-masing kandidat di Pilkada 2024 Banten.
Terbaru, PDIP secara resmi mengusung pasangan Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi dalam perhelatan Pilkada 2024 Banten. Manuver politik dilakukan kubu Airin Rachmi Diany seusai dirinya secara mendadak tak
Padahal, Airin Rachmi Diany anggota keluarga Dinasti Banten kental dengan Partai Golkar sejak dahulu kala. Fenomena politik yang terjadi jelang perhelatan Pilkada 2024 Banten ini pun turut disorot banyak pihak.
"Atas nama kepentingan pragmatisme yang sama, Airin merasa dizalimi karena kan Airin hampir 3 tahun mendapat surat keputusan Golkar untuk sosialisasi, dia juga Ketua TKD Prabowo-Gibran, dia dites di Pileg juga suaranya tinggi, berujung pada rekomendasi yang berat untuk dia akhirnya diberikan untuk orang lain, nah ininkan yang berat," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul kepada tvOnenews.com saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (27/8/2024).***
