
Menteri-menteri bidang ekonomi di kabinet Prabowo-Gibran dinilai harus diisi oleh kalangan profesional.
Hal ini ditekankan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda.
Ia pun berharap agar Prabowo dan Gibran tidak serta merta menempatkan kolega maupun politisi di pos kementerian yang berkaitan dengan ekonomi.
"Pasar akan jauh lebih percaya kepada orang profesional yang mampu mengelola keuangan dengan baik, alih alih orang politik praktis, maupun tim pemenangan Prabowo Gibran," kata Nailul pada Kontan.co.id, Rabu (7/8).
Baca juga: Relawan Projo Sebut PDIP Tidak Usah Malu Jika jadi Oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran
Lebih lanjut, Nailul juga mengomentari sosok-sosok yang selama ini ramai diperbincangkan sebagai orang yang akan menduduki jabatan menteri di bidang ekonomi, seperti Thomas Djiwandono, Eddy Soeparno, Bahlil Lahadalia, Rosan Roeslani.
Menurutnya, sosok-sosok ini perlu dipertimbangkan kembali jika harus masuk ke kabinet dan mengurus ihwal ekonomi dalam negeri.
Apalagi, dari salah satu sosok itu ada nama-nama yang sebelumnya juga dianggap tidak bisa menyelesaikan urusan ekonomi.
"Misalnya Bahlil, orang yang sudah tidak benar dan keblinger tentang kebijakan investasi dan hilirisasi, ngapain juga dipertahankan. Akan timbul masalah-masalah baru seperti lingkungan dan konflik ketika Bahlil ditunjuk lagi, apalagi soal ESDM. Big no to Bahlil," jelasnya.
Lebih dari itu, Nailul menilai sosok seperti Budi Gunandi Sadikin (BGS), Kartika Wirjoatmodjo dan Mahendra Siregar dapat dipertimbangkan masuk menjadi menteri-menteri di bidang ekonomi karena memiliki latar perbankan dan cenderung disukai pasar.
"Tapi perlu juga orang yang memang mengerti tentang fiskal, sedangkan BGS, Tiko, Mahendra itu orang perbankan. Orang moneter ngurus fiskal ya bubar kebijakannya," ulasnya.
Nama-nama Menteri Sudah Mengerucut
Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengisyaratkan susunan kabinet saat ini tengah digodok.
Bahkan, Gibran mengungkapkan waktu, susunan kabinet akan diumumkan ke publik.
Lanjut Gibran menjelaskan, sosok yang akan dipercaya untuk menduduki posisi menteri kian mengerucut ke sejumlah nama.
"Ya ini semakin mengerucut ke beberapa nama, ya ditunggu saja," ujar Gibran saat blusukan ke Cipondoh, Tangerang, Banten, Selasa (30/7/2024), dikutip dari Kompas TV.
Gibran juga mengungkapkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan semua partai politik berkaitan dengan susunan menteri dalam pemerintahannya.
Komunikasi tersebut bahkan termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Namun demikian, susunan menteri tersebut akan diputuskan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, secepatnya pada Oktober 2024.
"Ini bulan apa, Juli, Agustus, September, Oktober (diputuskan)," imbuh dia.
Sebagaimana diketahui, dalam penyusunan kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran sempat muncul gagasan penambahan jumlah kementerian.
Jumlah kementerian yang akan ditambah, yakni dari semula 34 menjadi 40 kementerian.
Terlepas dari itu, hingga kini Prabowo-Gibran belum menentukan siapa saja nama yang masuk susunan kabinet pemerintahannya ke depan.
Susunan Kabinet Diumumkan Tanggal 21 Oktober
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden terpilih RI Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada tanggal 21 Oktober 2024.
Tepatnya sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.
Menurut Luhut, Prabowo menyampaikan perihal rencananya itu saat keduanya menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 5 Agustus 2024.
"Kemarin dia (Prabowo) bilang, 'Bang, aku dilantik pada tanggal 20 Oktober, pada tanggal 21 Oktober aku umumkan kabinet. Itu aku lantik, terus sidang kabinet pada tanggal 23 Oktober'," kata Luhut
Oleh karena itu, Luhut meyakini bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal bekerja dengan cepat. Termasuk untuk menyelesaikan sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi, seperti database perkebunan sawit dan audit.
"Jadi, sebenarnya negeri kita ini superkaya, dan saya senang sekali calon presiden terpilih paham itu, dan keinginannya untuk menyelesaikan itu dengan cepat," kata Luhut.
61 Nama yang Diprediksi Mengisi Kabinet Prabowo-Gibran
Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra
Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani
Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria
Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani
Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco
Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea
Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily
Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus
Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman
Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati
Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo
Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani
Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi
Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri BUMN: T. Helmi
Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan
Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono
Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol
Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid. (*)