Menteri PUPR yang juga Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, mengaku menyesal lantaran kebijakan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang potong gaji karyawan hampir 3 persen menuai protes besar dari masyarakat.
Basuki mengatakan sejauh ini pemerintah sudah menggelontorkan APBN Rp 105 triliun dikucurkan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dan subsidi bunga.
"Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legewo lah," kata Basuki di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Sebenarnya, kata dia, pelaksanaan Tapera ini baru akan diterapkan pada 2027. Itu pun sudah mengalami pemunduran.
"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," ungkapnya.
Untuk itu, dengan adanya berbagai dinamika, termasuk adanya permintaan DPR RI untuk meminta pelaksanaan Tapera ini ditunda, dirinya siap berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih," katanya.
"Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan itu," sambungnya.
