Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo merespons pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Diketahui, pria yang karib disapa Bamsoet itu dilaporkan atas pernyataannya terkait dengan semua fraksi mendukung amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Bamsoet mengatakan, jika partai politik (parpol) sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945, ia memastikan pihaknya siap untuk melakukan amendemen.
"Tapi, tentu saja tidak bisa di periode ini, karena waktunya sudah kurang dari enam bulan. MPR mendatang yang bisa lakukan itu," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).
Menurut dia, niat melakukan amendemen itu untuk menyempurnakan UUD 1945.
"Kita ingin menegaskan MPR siap saja, kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu berharap MPR periode ke depan dapat melakukan amendemen.
"Kami berharap, nanti MPR yang akan datang melakukan langkah percepatan untuk penyempurnaan UUD kita," ucapo Bamsoet.
"Menata kembali sistem politik dan demokrasi kita yang sudah terjebak pada situasi mencemaskan, membuat kita disorientasi dan kita takut terjebak pada potensi-potensi perpecahan di antara kita."
Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menjelaskan Bamsoet dilaporkan oleh seorang bernama Azhari. Menurutnya, pelaporan itu dilakukan berdasarkan berita-berita yang ada di media online atau daring.
"Tentu saja laporan ini akan kami pelajari, akan kami verifikasi," kata Nazaruddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Nantinya, kata dia, berita-berita di media online yang dilaporkan oleh pelapor itu akan dijadikan bahan oleh MKD dalam melakukan klarifikasi kepada Bamsoet. Dari laporan tersebut, ada tiga berita yang disisipkan sebagai laporan.
Adapun poin yang dilaporkan kepada MKD itu yakni Bamsoet dianggap telah menyatakan bahwa semua fraksi menyetujui adanya amandemen UUD 1945.
