Pencopotan Bendera Indonesia di Bus Selawat Dipersoalkan

Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menggelar rapat pengawasan penyelenggaraan haji bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Hotel Wehdah Al Khair, Makkah, Arab Saudi.

Sejumlah evaluasi terkait penyelenggaraan haji 2024 disampaikan di sana. Salah satunya soal hilangnya stiker bendera Indonesia di bus selawat.

Bus Selawat merupakan alat transportasi utama jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Tahun ini, Bus Selawat berada di Terminal Syib Amir dan Terminal Jiad.

"Catatan selanjutnya yang harus diperbaiki tentang, kemarin sempat jadi sorotan soal bus selawat justru jelang akhir (kloter) itu identitas Indonesia kita hilang," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/06) dikutip dari situs resmi DPR.

Ace sempat bertanya ke petugas layanan Transportasi Kemenag di Terminal Syib Amir soal pencopotan ini. Mereka menyebut, stiker bendera Indonesia itu dicopot otoritas Arab Saudi.

"Kemarin (saat) ditanya, ini otoritas Arab Saudi yang mencopotnya, tapi di saat bersamaan bendera Iran ada dan tidak dicopot," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

“Padahal kurang apa kedekatan Indonesia sama Arab Saudi, kenapa sama Iran tidak dicopot, sama kita dicopot?” ujar dia.

Ace menegaskan bendera RI sangat penting sebagai identitas negara, serta membantu jemaah mengenali bus selawat.

"Ini penting, karena untuk memastikan identitas bagi calon haji kita, kalau bukan bendera Indonesia mereka tidak berani naik," imbuhnya.

"Soal itu Gus Men, identitas kebanggaan kita terutama masalah transportasi harus dipastikan. Kalau alasannya dari otoritasnya begitu, pertanyaannya kenapa di negara lain ada? Sementara di kita dicabut," tambahnya.

Rapat ini juga dihadiri oleh pimpinan DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Abdul Wahid, Diah Pitaloka, dan Ace Hasan Syadzily.

Selain itu, hadir pula Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Azis Ahmad, Konjen RI Jeddah Yusron Baharudin Ambary, Sekjen Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin, dan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Sumber Berita / Artikel Asli : kumparan

Baca Juga