Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mantan pengurus PBNU, Marsudi Syuhud menyebut pemberian konsesi atau izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU) adalah hal wajar. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah memastikan pengelolaan tambang supaya tidak merusak lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Marsudi saat menghadiri kegiatan Doa Bersama untuk Prabowo yang digelar Mujadalah Kiai Kampung (MKK) se-Indonesia di Kastil Atamimi, Malang, Jawa Timur, Minggu (9/6/2024). Menurut Marsudi maksud pemerintah memberikan konsesi pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan adalah bagian dari upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembangunan bangsa.
Apalagi, imbuh Marsudi, organisasi keagamaan seperti NU hingga Muhammadiyah memiliki latar belakang dalam sejarah pendirian NKRI. Bukanlah hal asing jika kemudian mereka juga ikut dilibatkan dalam pembangunan bangsa di kemudian hari.
“NU, Muhammadiyah dan organisasi lain berdiri sebelum NKRI ada, hingga kemudian dihidupi pemerintah bagi kami itu sudah menjadi kewajiban. Organisasi-organisasi inilah yang ikut perjuangan mendirikan dan menjaga republik hingga saat ini,” ungkap Marsudi.
Bagi dia, bukan menjadi masalah sekalipun dalam kebijakan tersebut menuai pro-kontra. Ini mengingat perbedaan pendapat adalah hal wajar. Begitu juga visi dari kebijakan ini yang masih dalam batas wajar. “Tinggal kedepannya harus ditata lagi, jangan sampai kita (organisasi keagamaan) ini ikut andil dalam kerusakan alam. Itu harus dijawab. Jadi, kita lihat saja nanti,” katanya.
Sejauh ini, ia optimistis jika NU dapat mengemban amanah tersebut. Keyakinan itu mengingat di dalam tubuh NU tidak hanya diisi oleh ahli agama saja, tapi juga diisi kader ilmuwan berpengalaman, termasuk di sektor pertambangan.
“Saya kira di NU diisi banyak kader para doktor, gak hanya ahli agama saja. Jadi dalam setiap apapun itu pasti ada maslahat dan mudarat. Jadi, tugasnya hanya tinggal memperbesar maslahat. Jangan sampai nanti mengambil manfaatnya saja, tapi juga ikut andil jika terjadi kerusakan,” tegasnya.
Mantan Pengurus PBNU itu juga mengatakan jika semua hasil dari konsesi pengelolaan tambang ini akan digunakan dan dikembalikan untuk kemajuan bangsa. Ia menegaskan agar masyarakat tidak khawatir terkait narasi kontra yang berkembang.
“Membangun bangsa itu adalah keharusan, baik membangun infrastruktur maupun kemaslahatan bangsa dan umat. Tujuan pemerintah memberi konsesi tambang kepada publik/organisasi ini pada prinsipnya bertujuan untuk bersama-sama membangun bangsa ini,” pungkasnya.
