Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

[GERAM] Buntut Kasus PDN Diretas, Niluh Djelantik Desak Puan Maharani Pecat Menkominfo Budi Arie Setiadi: Jadi Pejabat Jalur Balas Budi

  Niluh Djelantik kini desak Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya gegara tak bisa tangani kasus PDN yang diretas.

Seperti diketahui, Indonesia kini tengah digegerkan kasus Pusat Data Nasional atau PDN dirrtas atau kena serangan ransomware pada Kamis, 20 Juni 2024.

Sampai saat ini, pihak pengelola PDN belum berhasil memulihkan data-data yang diretas. 

Sontak banyak pihak yang bersuara soal kejadian tersebut.

Salah satunya yakni Srikandi Bali, Niluh Djelantik.

Dikutip Kilat.com melalui akun Instagram @niluhdjelantik, Jumat, 28 Juni 2024, Niluh membagikan tangkapan layar Puan Maharani soal kasus PDN diretas.

Awalnya, Puan Maharani bersuara soal PDN yang diretas.

"Sudah seminggu ini pelayanan publik terhambat, dan lebih dari itu keamanan data pribadi masyarakat juga terancam.

Tahun 2022 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Negara harus menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya.

Kita semua berharap pemerintah bisa menjalankan amanat UU ini dan segera membuat aturan turunannya agar UU ini dapat dilaksanakan," tulis Puan dalam akun X @puanmaharani_ri.

Melihal hal tersebut, Niluh Djelantik langsung desak Puan Maharani untuk pecat Menkominfo Budi Arie Setiadi.

 "PECAT SAJA MENKOMINFOnya please Mbak @puanmaharaniri," ungkap Niluh.

Srikandi Bali itu bersuara soal PDN yang diretas.

Ia lalu memberikan saran pada anggota DPR agar mencari mengkominfo pengganti yang lebih paham.

Niluh mengaku sedih gegara kinerja sang menteri yang membuat kemanan data masyarakat terganggu. 

"Sebagai bagian dari wong cilik. Saya meminta agar menteri Kominfo diberhentikan saja Mbak Puan. Kalau data rakyat berpotensi tidak aman, maka akan ada potensi class action besar-besaran," katanya. 

Niluh Djelantik mengaku merasa sedih melihat fenomena pihak yang diberi jatah kursi di pemerintahan namun tidak memiliki kemampuan yang sesuai. 

"Sedih saat ada menteri/komisaris dibilang jadi pejabat publik karena jalur balas budi bukan karena kemampuannya. Sedih karena ternyata ada benarnya juga kata rakyat," pungkasnya. (*)

Sumber Berita / Artikel Asli : kilat


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved