Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti berkomentar soal wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 40 kementerian.
Menurut Ray jika itu terjadi, Prabowo jelas ingin membagikan kue kekuasan kepada semua pihak.
"Akhirnya terbuka juga, Prabowo pada akhirnya ingin membagi kue-kue kekuasaan kepada banyak pihak," kata Ray dihubungi Selasa (7/5/2024).
Selain itu, ia juga menilai bahwa Prabowo tidak percaya diri mengelola pemerintah yang akan datang seperti pemerintahan saat ini. Sehingga dicarilah solusi membengkakkan kursi kabinet.
"Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing," jelasnya.
Menurut Ray, keinginan untuk membengkakkan kursi kabinet itu pertanda awal kurang mampunya Prabowo pengelola perbedaan ataupun keinginan di dalam koalisi partai politiknya.
"Ini masa pemerintahan awal Pak Prabowo. Kalau sebelumnya di masa pemerintahan Pak Jokowi tidak ada kasus yang seperti sekarang," kata Ray.
"Artinya Pak Jokowi mampu mengelola kekuasaan itu dengan hanya mendasarkan diri kepada koalisi partai politik yang mengusungnya. Dan tidak ada penambahan kursi kabinet," lanjutnya
Menurutnya jika Presiden Jokowi bisa tanpa menambah kementerian. Apa yang membuat Prabowo tidak bisa.
"Padahal dia (Prabowo) menang 58 persen, sementara dahulu Jokowi tidak sebesar itu menangnya. Tapi pada periode pertama Presiden Jokowi bisa kok tanpa harus menambah jumlah kabinet," jelasnya.
Politik merangkul yang kebablasan
Di sisi lain, Loyalis Jokowi, R Haidar Alwi mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak hanya mengutamakan merangkul semua pihak ke dalam koalisi.
Sebab, koalisi yang terlalu gemuk juga berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi dan pemerintahan.
"Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula. Sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi. Oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundangan dan mengutamakan menuntaskan janji politik yang telah dan akan diajukan selama masa pemerintahan."
"Waktu tersisa selama kurang lebih enam bulan sebelum pelantikan perlu dingatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan diatas" kata R Haidar Alwi dalam siaran tertulis pada Selasa (7/5/2024).
Pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) dan Haidar Alwi Care (HAC) itu melihat politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar.
Terlebih, Nasdem dan PKB telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo.
Sementara PPP menyatakan siap bergabung dan PKS disebut bersedia jika diajak. Satu-satunya harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan.
Sebagaimana diketahui saat ini tengah diupayakan untuk merangkul PDIP untuk masuk ke dalam koalisi.
Setelah gagalnya rencana pertemuan Prabowo-Megawati, kini muncul rencana pembentukan presidential club yang akan melibatkan Jokowi dan SBY.
Semua itu menurut R Haidar Alwi adalah upaya untuk menaklukkan PDI Perjuangan.
"Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, hampir dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi. Dan ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita. Bahkan lebih lanjut juga berbahaya untuk pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan," jelas R Haidar Alwi.
Oleh karena itu, R Haidar Alwi berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang kebablasan sebaliknya tetap menyediakan ruang yang cukup untuk oposisi. Sehingga oposisi tidak dilihat sebagai ancaman tapi dari kacamata positif oposisi menjadi vitamin yang akan memperkuat pemerintahan.
"Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi) tapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi). Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda tetapi akan menimbulkan keseimbangan. Sehingga keduanya harus tetap dijaga. Adalah kesia-siaan dalam membangun atap ketika pilar dirobohkan. runtuh," tegas R Haidar Alwi.
Akan semakin kebablasan jika Prabowo sampai meninggalkan para pejuang seperti relawan dan tokoh hebat non-partisan yang secara mandiri telah berdarah-darah menghantar kemenangan menjadi Presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029.
Mereka tidak mengeluh atau mengungkap kecewanya secara terbuka, namun do’a mereka yang ditinggal diyakini akan mampu merubah keadaan alam semesta.
Oleh karena itu, Prabowo disarankan mengutamakan dulu membagi penugasan kepada para pejuang yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing.
"Jangan sampai anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Saya yakin Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif, pasti bisa dan tetap ingin bersama para pejuangnya," pungkas R Haidar Alwi.
