RAMALLAH, Tepi Barat: Otoritas Palestina mengumumkan pembentukan Kabinet baru ketika menghadapi tekanan internasional untuk melakukan reformasi.
Presiden Mahmoud Abbas, yang telah memimpin PA selama hampir dua dekade dan masih memegang kendali secara keseluruhan, mengumumkan pemerintahan baru melalui keputusan presiden pada hari Kamis. Tak satu pun dari menteri-menteri yang akan datang merupakan sosok yang terkenal.
Abbas menunjuk Mohammad Mustafa, penasihat lamanya, untuk menjadi perdana menteri awal bulan ini. Mustafa, seorang ekonom independen lulusan AS, telah berjanji untuk membentuk pemerintahan teknokratis dan menciptakan dana perwalian independen untuk membantu membangun kembali Gaza. Mustafa juga akan menjabat sebagai menteri luar negeri.
Menteri Dalam Negeri Ziad Hab Al-Rih adalah anggota gerakan Fatah sekuler Abbas dan memegang jabatan yang sama pada pemerintahan sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri mengawasi pasukan keamanan. Menteri urusan Yerusalem yang akan datang, Ashraf Al-Awar, mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Fatah dalam pemilu tahun 2021 yang ditunda tanpa batas waktu.
Setidaknya lima dari 23 menteri yang masuk berasal dari Gaza, namun belum jelas apakah mereka masih berada di wilayah tersebut.
Otoritas Palestina mengelola sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Pasukannya diusir dari Gaza ketika Hamas merebut kekuasaan pada tahun 2007, dan mereka tidak mempunyai kekuatan di sana.
Kelompok ini hanya mempunyai sedikit dukungan rakyat atau legitimasi di kalangan warga Palestina, sebagian karena mereka tidak menyelenggarakan pemilu dalam 18 tahun. Kebijakan mereka untuk bekerja sama dengan Israel dalam masalah keamanan sangat tidak populer dan telah menyebabkan banyak warga Palestina memandang mereka sebagai subkontraktor pendudukan.
Jajak pendapat dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar warga Palestina menginginkan Abbas yang berusia 88 tahun mengundurkan diri.
Amerika Serikat telah menyerukan revitalisasi Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza pascaperang menjelang status negaranya.
Israel menolak gagasan itu, dengan mengatakan pihaknya akan mempertahankan kontrol keamanan terbuka atas Gaza dan bermitra dengan warga Palestina yang tidak berafiliasi dengan PA atau Hamas. Tidak jelas siapa di Gaza yang bersedia mengambil peran tersebut.
Hamas menolak pembentukan pemerintahan baru yang dianggap tidak sah, dan menyerukan semua faksi Palestina, termasuk Fatah, untuk membentuk pemerintahan pembagian kekuasaan menjelang pemilu nasional.
Mereka telah memperingatkan warga Palestina di Gaza agar tidak bekerja sama dengan Israel untuk mengelola wilayah tersebut, dan mengatakan siapa pun yang melakukan hal tersebut akan diperlakukan sebagai kolaborator, yang dianggap sebagai ancaman pembunuhan. [ARN]
