Saiful Mujani: Survei SMRC Buktikan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD

Repelita Jakarta - Pakar ilmu politik Prof Saiful Mujani menegaskan bahwa mayoritas rakyat menolak wacana pemilihan kepala daerah tidak secara langsung oleh masyarakat.

Kesimpulan itu didasarkan pada temuan survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting.

“Rakyat: tidak setuju kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat,” tulis Saiful Mujani di akun X pada Selasa (30/12/2025).

Hasil survei juga menunjukkan penolakan kuat terhadap skema pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tanpa melibatkan suara langsung rakyat.

“Rakyat: sangat tidak atau tidak setuju gubernur, bupati, walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat,” jelasnya.

Sebaliknya, masyarakat menginginkan bupati dan wali kota tetap dipilih melalui mekanisme pilkada langsung.

“Rakyat: bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.

Demikian pula untuk posisi gubernur, rakyat menolak pemilihan oleh pihak lain seperti presiden.

“Rakyat: tidak setuju gubernur dipilih oleh presiden,” pungkas Saiful.

Ia menyindir para pimpinan partai politik yang mendorong wacana tersebut karena bertentangan dengan kehendak rakyat serta melanggar putusan Mahkamah Konstitusi.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD semakin menguat setelah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan dukungan resmi partainya.

Menurut Sugiono, mekanisme melalui DPRD lebih hemat biaya dibandingkan pilkada langsung yang memerlukan proses panjang mulai dari penjaringan kandidat hingga pelaksanaan pemungutan suara.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono pada Senin (29/12/2025).

Ia berpendapat bahwa pemilihan oleh DPRD tidak menghilangkan prinsip demokrasi karena anggota legislatif sudah terpilih langsung oleh rakyat.

Pengawasan masyarakat terhadap proses tersebut bahkan bisa lebih ketat.

"Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

Gerindra juga menilai skema ini dapat mengurangi polarisasi yang sering memecah belah masyarakat selama pilkada langsung.

Meski demikian, Sugiono menekankan perlunya kajian mendalam dengan melibatkan semua pihak untuk menentukan mekanisme terbaik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga