[MENOHOK] Anggaran MBG Rp335 Triliun Dipertanyakan, Guru Besar UGM Kritik MBG Saat Libur Sekolah

Repelita Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. rer. soc. R. Agus Sartono, mempertanyakan besaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp335 triliun untuk tahun 2026.

Alokasi dana tersebut dinilai tidak rasional dan berpotensi menimbulkan pemborosan, terutama jika diterapkan selama masa libur sekolah.

Agus Sartono menekankan perlunya pemetaan ulang infrastruktur pendidikan serta kesehatan yang rusak akibat bencana di berbagai daerah.

Setelah masa tanggap darurat berlalu, prioritas rekonstruksi harus ditentukan dengan jelas mengingat keterbatasan fiskal daerah.

Kebanyakan wilayah terdampak masih bergantung pada transfer dana pusat yang baru cair pada awal tahun anggaran baru.

Kondisi ini menyulitkan daerah untuk segera membiayai kebutuhan rehabilitasi mendesak.

Ia menyarankan pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali program-program nasional agar alokasi lebih sesuai dengan kondisi aktual.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi fokus kritiknya karena masuk dalam prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Rincian anggaran mencakup sektor pendidikan Rp223,6 triliun, dana cadangan Rp67 triliun, kesehatan Rp24,7 triliun, dan ekonomi Rp19,7 triliun.

Namun, perhitungan tersebut dianggap tidak masuk akal oleh Agus Sartono.

Berdasarkan data resmi, jumlah siswa penerima manfaat sekitar 55,28 juta orang.

Dengan asumsi Rp15 ribu per hari dan hari belajar efektif hanya 190 hari, kebutuhan sebenarnya diperkirakan Rp157,55 triliun.

“Tidak rasional jika anggaran dihitung untuk 360 hari sekolah. Apalagi saat libur, pemberian MBG dalam bentuk makanan kering justru berpotensi menimbulkan pemborosan dan distorsi dari tujuan awal,” ujarnya seperti dikutip dari unggahan Instagram @undercover.id pada 23 Desember 2025.

Penerapan selama libur sekolah juga dikhawatirkan memunculkan dampak negatif tambahan.

Anak-anak berisiko kehilangan waktu istirahat yang seharusnya.

Orang tua harus repot mengantar hanya untuk mengambil paket makanan.

Momen kebersamaan keluarga pun menjadi berkurang.

Selain itu, skema tersebut membuka peluang kebocoran dana dalam jumlah signifikan.

Agus Sartono menganjurkan agar penyusunan belanja negara dilakukan secara lebih selektif dan realistis.

Penyesuaian pada program ini bisa menjadi langkah konkret untuk mendukung pemulihan pascabencana.

Dana berlebih dapat dialihkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah rusak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta menyediakan tempat tinggal baru bagi korban.

“Fokus pada kebutuhan paling mendesak akan jauh lebih berdampak bagi pemulihan daerah,” katanya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga