Benny K Harman Tolak Pilkada oleh DPRD: Jangan Lawan Kehendak Rakyat

Repelita Jakarta - Gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang diusulkan oleh sejumlah tokoh politik mendapat respons beragam dari masyarakat.

Banyak suara penentangan muncul dengan keras terhadap ide tersebut.

Beberapa partai yang memiliki kursi di parlemen nasional telah menyatakan dukungan terhadap kembalinya mekanisme pilkada oleh DPRD.

Partai-partai seperti Golkar, PAN, PKB, serta Gerindra termasuk yang condong mendukung usulan itu.

Meski mendapat sokongan dari kalangan elite di Senayan, anggota fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, memilih posisi berbeda.

Ia menolak jika hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin daerah dicabut.

"Ini suara rakyat, kehendak rakyat. Sebaiknya jangan lah dilawan," tegas Benny K Harman pada Senin (29/12).

Politisi yang juga duduk di Komisi III DPR RI itu mengakui adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini.

Namun, menurutnya, kendala tersebut bukan alasan untuk menghapus hak masyarakat menentukan sendiri pemimpinnya.

Yang seharusnya dilakukan oleh para elite politik bersama pemerintah adalah memperbaiki segala persoalan yang muncul.

Salah satunya dengan menyusun regulasi pilkada yang lebih berkualitas.

"Ada banyak problem yang timbul dengan Pilkada langsung, mari kita perbaiki problem2 tersebut dengan membuat UU dan aturan Pilkada yang lebih baik lagi," tambahnya.

Benny K Harman kemudian mengimbau semua pihak agar tidak mudah menyerah dalam mempertahankan aspirasi rakyat.

Terlebih, hal ini berkaitan dengan perjuangan demi kepentingan masyarakat luas.

"Jangan pernah kita putus asa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Karena rakyat, kita berkuasa. #RakyatMonitor," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa skema pilkada oleh DPRD lebih hemat dari segi biaya dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat.

Keunggulan itu mencakup tahapan penjaringan calon, proses pelaksanaan, hingga pengeluaran politik secara keseluruhan.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” katanya dalam pernyataan resmi pada Senin (29/12/2025).

Sugiono yang juga menjabat Menteri Luar Negeri menilai bahwa mekanisme pemilihan oleh DPRD tetap menjaga inti demokrasi.

Sebab, anggota dewan yang memilih merupakan wakil rakyat hasil pemilu langsung.

Bahkan, proses tersebut dapat diawasi lebih intensif oleh masyarakat.

"Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tuturnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga