Ahmad Khoziuddin: Banjir Sumatera Bencana Politik Oligarki, Negara Tak Hadir untuk Rakyat

 

Repelita Aceh - Aktivis Ahmad Khoziuddin menilai bahwa banjir bandang serta longsor yang menghantam Aceh dan beberapa daerah di Sumatera bukanlah murni bencana alam.

Melainkan merupakan musibah ekologis yang bersumber dari kebijakan politik yang condong mendukung kelompok penguasa modal besar.

Menurutnya, kehadiran negara dalam menghadapi penderitaan masyarakat terdampak masih jauh dari harapan.

Ia menyamakan posisi korban dengan anak yang kehilangan perlindungan orang tua karena negara tidak memberikan pengasuhan yang layak.

“Negara tidak hadir dalam bencana. Meski ungkapan ini saya tegaskan dengan gaya metafora, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa rakyat yang menjadi korban bencana di Aceh dan Sumatera seperti menjadi yatim,” ujar Ahmad Khoziuddin pada Kamis (25/12/2025).

Ahmad menambahkan bahwa tindakan pemerintah selama ini baru sebatas formalitas meskipun berbagai ucapan dan komitmen telah dilontarkan oleh para pemangku jabatan.

“Negara, yang semestinya mengasuh mereka secara serius dan sepenuh hati kesannya hanya menjalankan kegiatan yang normatif,” lanjutnya.

Ia merujuk pada laporan langsung dari relawan di Aceh, Chiki Fawzi, yang menggambarkan realitas keras di lokasi bencana.

Kondisi tersebut dinilainya seperti tamparan bagi pihak berwenang.

“Nyatanya, sambungan telepon dari lokasi bencana yang disampaikan Chiki Fawzi (Relawan Bencana di Aceh), seperti menampar wajah kekuasaan,” katanya.

Sampai sekarang, masih banyak infrastruktur dasar yang belum pulih, seperti jalur transportasi yang terisolasi, pasokan listrik yang mati, sinyal komunikasi yang lemah, serta pemenuhan kebutuhan pokok yang terhambat.

“Akses jalan masih terputus, listrik belum hidup, jaringan telpon sulit, berbagai kebutuhan hidup juga sulit dipenuhi. Padahal, masih banyak temuan dari Chiki Chiki yang lain yang tak teramplifikasi oleh media,” ungkap Ahmad.

Ahmad juga menafsirkan ucapan Gubernur Aceh, Mualem, sebagai sinyal ketidakcukupan dukungan dari pusat.

“Gubernur Aceh Mualem yang menitipkan air mata dan meminta segenap rakyat Aceh hanya bersandar kepada Allah SWT, sejatinya juga pesan tegas tentang tidak hadirnya peran pemerintah pusat secara maksimal,” tegasnya.

Meskipun mengakui adanya upaya dari pemerintah, Ahmad menilai bahwa langkah-langkah tersebut belum cukup menjawab situasi darurat, khususnya soal status bencana tingkat nasional serta keterbukaan terhadap bantuan luar negeri.

“Ungkapan 'Negara tak hadir' memang bukan ungkapan sebenarnya, melainkan diksi majazi yang penuh metafora. Karena faktanya, pemerintah sudah melakukan sejumlah tindakan,” jelasnya.

Namun, ia mempertanyakan kegigihan pemerintah untuk tidak mengubah status bencana menjadi nasional meskipun pemulihan masih jauh dari selesai.

“Akan tetapi ketika rakyat meminta status bencana ditetapkan sebagai bencana nasional dan meminta pemerintah membuka akses bantuan internasional, kenapa pemerintah masih kekeuh sanggup menangani bencana dengan mode yang masih dipertahankan seperti hingga nyaris satu bulan ini?” ujarnya.

Ahmad juga menyarankan agar klaim kemajuan yang disampaikan pejabat istana diuji dengan fakta di lokasi.

“Apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah dari Tenaga Ali Utama KSP Saudara Saddam Al Jihad tentang sejumlah statistik pencapaian penanggulangan bencana dan komitmen pemerintah, sebagai sebuah pernyataan memang layak untuk didengar,” Ahmad menuturkan.

“Hanya saja, jika itu dianggap sebagai sebuah bukti keseriusan pemerintah sekaligus tidak butuh status bencana nasional dan membuka diri atas akses bantuan internasional, rasanya kesimpulan seperti ini masih sangat riskan dan prematur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa banjir bandang merupakan dampak langsung dari ekspansi lahan yang tidak terkendali.

“Saya sudah ungkap, banjir bandang bukan an sich bencana ekologis. Melainkan, bencana politik akibat kebijakan pemerintah mengobral izin tambang dan perkebunan sawit di kawasan hutan,” tegasnya.

Pembabatan hutan secara masif menjadi penyebab utama yang diperburuk oleh keputusan negara.

“Deforestasi adalah pangkal masalahnya, sementara kebijakan pemerintah menjadi penyebabnya,” terangnya.

Ahmad menyoroti masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap terlalu memfasilitasi kelompok usaha besar di sektor kelapa sawit dan pertambangan.

“Di era Jokowi oligarki sawit dan tambang dimanjakan. Lahan hutan dobral bak dagangan murah untuk menambah kaya raya oligarki,” sebutnya.

Ia mengingatkan temuan audit atas sembilan juta hektare perkebunan sawit yang dilakukan di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan, di mana 3,3 juta hektare teridentifikasi ilegal.

“Namun apakah para taipan sawit ini ditindak?,” timpalnya.

Praktik melawan hukum tersebut malah mendapatkan pengesahan resmi.

“Alih-alih dipenjara dan membayar denda lahan sawit para taipan ini justru diputihkan,” sesalnya.

Ahmad kemudian mempertanyakan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto di masa mendatang.

Apakah akan memperbaiki kerusakan lingkungan atau melanjutkan pola sebelumnya.

“Pertanyaannya, akankah Prabowo Subianto selaku Presiden hari ini akan membiarkan kerusakan itu? Atau bahkan, akan melestarikannya? Prabowo akan memilih berkhidmat kepada rakyat, atau menjadi pelayan setia oligarki kapitalis?," kuncinya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga