Naniek Deyang Soroti Pengibar Bendera One Piece, Sindir Simbol Perlawanan di Tengah Pemberantasan Mafia

 

Repelita Jakarta - Pengibaran bendera bajak laut One Piece menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 kembali memicu kontroversi di kalangan publik.

Sorotan kali ini datang dari Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan, Naniek Sudaryati Deyang, yang mempertanyakan maksud di balik aksi sekelompok anak muda tersebut.

Naniek menilai tindakan itu justru kontraproduktif di tengah gencarnya upaya Presiden Prabowo Subianto memberantas mafia yang selama ini merugikan bangsa.

Dalam pernyataannya di akun Facebook pribadinya pada 3 Agustus 2025, Naniek menegaskan kritiknya terhadap logika para pengibar bendera tersebut.

Ia mempertanyakan alasan di balik keberanian mereka mengibarkan bendera bajak laut saat pemerintah sedang serius membongkar jaringan mafia berbagai sektor.

Naniek menyebut selama puluhan tahun mafia minyak, reklamasi, sawit, pangan, pupuk, hingga tambang merajalela tanpa perlawanan berarti.

Namun, begitu ada gebrakan besar dari Presiden Prabowo untuk menindak tegas mafia, justru muncul simbol perlawanan dengan pengibaran bendera One Piece.

Naniek pun secara gamblang menyindir para pengibar bendera dengan pertanyaan retoris yang menyoroti kepentingan di balik aksi tersebut.

Ia mengungkit nama Mohamad Reza Chalid yang disebutnya mendominasi tata kelola minyak nasional selama lebih dari tiga dekade hingga Pertamina tidak berdaya karena dilindungi kekuasaan politik.

Naniek menekankan bahwa di era Prabowo, mafia minyak yang sebelumnya kebal hukum kini berhasil disentuh dan dijerat proses hukum.

Selain itu, Naniek juga menyoroti kasus mafia beras yang baru terbongkar di masa pemerintahan Prabowo dan merugikan para ibu rumah tangga selama bertahun-tahun.

Menurutnya, praktik curang pengoplosan beras membuat rakyat harus membayar mahal untuk kualitas palsu yang justru membahayakan kesehatan.

Ia pun mempertanyakan logika di balik dukungan simbolik pengibaran bendera bajak laut di saat pemerintah tengah membongkar praktik mafia pangan tersebut.

Naniek juga mengingatkan soal dominasi mafia tambang dan kehutanan di luar Jawa yang selama ini menyebabkan ketimpangan pembangunan.

Ia menyebut banyak daerah seperti Lampung, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi yang jalannya rusak parah dan rakyatnya tetap miskin karena kerakusan para mafia.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo kini mulai mengembalikan hak rakyat dengan menindak mafia tambang, mafia hutan, dan menertibkan kebun ilegal untuk kepentingan negara.

Naniek menilai generasi muda justru keliru jika merespons kebijakan tersebut dengan aksi simbolik yang seolah memihak mafia.

Ia juga menyoroti penderitaan petani yang selama puluhan tahun sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dan harga gabah yang merugikan, yang kini mulai dibenahi pemerintah.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah sudah menetapkan harga gabah yang lebih menguntungkan petani dan memastikan distribusi pupuk subsidi kembali tepat sasaran.

Namun demikian, ia menyesalkan pengibaran bendera bajak laut yang dianggap tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Naniek pun menutup pernyataannya dengan menegaskan agar anak muda tidak mudah diprovokasi kepentingan asing dan mafia yang justru merugikan rakyat banyak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga