[HEBOH] Susi Pudjiastuti Walk Out Rapat KJA Pangandaran, Kritik Dosen Unpad soal Bibit Lobster

Repelita Pangandaran - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengungkapkan kekesalannya terhadap seorang dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menyatakan bibit lobster akan mati percuma jika tidak ditangkap.

Ungkapan itu membuat Susi memilih untuk walk out dari rapat dialog penolakan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, yang digelar sepekan lalu.

"Dia ngomong di rapat, kalau bibit lobster gemes itu tidak ditangkap, nanti juga mati. Saya mau ngamuk, tapi tidak enak karena beliau sudah tua, lebih tua dari saya. Daripada saya marah ke orang tua, apalagi seorang dosen, profesor lagi, ya saya pilih keluar rapat," ujar Susi kepada sejumlah wartawan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu (13/8/2025) siang.

Susi menilai pemikiran tersebut keliru karena setiap makhluk yang mati di laut tetap menjadi bagian dari rantai makanan, sehingga tidak ada yang percuma dalam ekosistem.

"Tidak ada percuma dalam ekosistem. Kalau mati di laut, ya dimakan makhluk lain. Profesor seperti itu namanya bodoh," katanya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap akademisi tersebut, menilai bahwa pendapat seharusnya disampaikan secara lurus dan dalam konteks yang tepat.

Jeje mempertanyakan peran profesor tersebut dalam forum dialog, apakah hadir sebagai akademisi atau konsultan perusahaan pengelola KJA, dan menekankan pentingnya membahas KJA tidak hanya dari sisi perikanan tetapi juga aspek lingkungan, pariwisata, dan tata ruang wilayah.

Susi Pudjiastuti juga meminta maaf kepada masyarakat Pangandaran karena tidak mengikuti perkembangan proyek KJA berskala besar yang saat ini ada di Pantai Timur, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi wisatawan dan warga setempat.

Ia menekankan bahwa saat menjabat Menteri KKP, rencana pembangunan keramba besar memang pernah digagas, namun lokasinya dipindahkan ke tengah laut demi menjaga estetika dan kenyamanan wisata, berbeda dengan kondisi sekarang yang berada di Pantai Timur, dekat lokasi aktivitas wisata seperti paddle board dan banana boat.

Susi memuji kesadaran masyarakat Pangandaran yang tetap kritis meski tidak melakukan aksi demonstrasi, dan mengenang masa kecilnya saat terjadi pembakaran kapal troll Bagansiapi-api pada 1974, menunjukkan pengalaman panjangnya dalam memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan bahwa KJA melanggar berbagai aturan mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah, hingga peraturan menteri terkait konservasi laut, sehingga izin yang diberikan perlu dicabut dan proses evaluasi menunggu tindakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

Susi melalui media sosial X juga menyoroti dugaan masalah perizinan KJA dan meminta publik membantu mengungkap pihak-pihak di balik perusahaan pemilik KJA, yang disebut terdiri dari PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa izin KJA perlu dievaluasi karena wilayah Pangandaran merupakan kawasan pariwisata, bukan budidaya ikan, dan menegaskan bahwa evaluasi penting untuk memastikan kesesuaian konservasi dan ekosistem setempat.

Pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), Fiar Nafy, menyatakan kesiapannya mengikuti evaluasi pemerintah terkait KJA dan menghormati masukan dari berbagai pihak termasuk Susi Pudjiastuti dan Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga