Umar Hasibuan Singgung Penunjukan Gibran Tangani Papua: Apa Bisa Selesaikan?

 

Repelita Jakarta - Penunjukan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, untuk menyelesaikan persoalan di Papua menuai reaksi kritis dari Kader PKB, Umar Hasibuan.

Umar secara terbuka mempertanyakan keputusan tersebut.

Ia bahkan menyindir soal ketakutan masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

"Pengen kritik takut dipenjara,” kata Umar di X @UmarHasibuan__ (9/7/2025).

Tak berhenti di situ, ia juga melontarkan pertanyaan menohok soal kemampuan Gibran menangani isu pelik di Papua.

“Pertanyaan saya cuma satu? Apa Gibran bisa selesaikan masalah Papua?," tegasnya.

Ia juga menyinggung kepemimpinan mantan Presiden Jokowi yang notabene ayah Gibran dan memimpin Indonesia selama dua periode.

“Saat bapaknya presiden, apa masalah Papua bisa selesai?," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dikabarkan akan segera memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait isu hak asasi manusia (HAM) serta percepatan pembangunan di Papua.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa rencana ini telah melalui pembahasan serius.

Hal ini diungkapkan Yusril dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang disiarkan di YouTube, dikutip Selasa (8/7/2025) kemarin.

"Concern pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari presiden ke wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua, yaitu saya kira ini pertama kali presiden akan berikan penugasan ke wakil presiden untuk penanganan masalah Papua," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, tugas Gibran tidak hanya akan berfokus pada pembangunan infrastruktur saja.

Ia menyebut Gibran juga bakal menangani urusan HAM di Papua.

Nantinya, penugasan ini diperkirakan akan tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres).

Sebenarnya, keterlibatan wakil presiden dalam penanganan Papua bukan hal baru.

Pada masa pemerintahan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mendapat mandat serupa.

Pada 2022, Ma’ruf dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), lembaga yang ditugaskan untuk memastikan pelaksanaan otonomi khusus serta pembangunan di Papua.

Bahkan, pada Oktober 2023, Ma’ruf Amin sempat berkantor selama lima hari di Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menggali akar masalah terkait kesejahteraan dan stabilitas keamanan di sana.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga