Umar Hasibuan Desak KPK Buka Nama yang Diduga Dilepas Saat OTT Eks Kadis PUPR Sumut

Repelita Medan - Umar Hasibuan, kader Partai Kebangkitan Bangsa, melontarkan tantangan terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap identitas salah satu pihak yang disebut-sebut dilepaskan dalam operasi tangkap tangan di Sumatera Utara.

Melalui akun media sosial miliknya, Umar mempertanyakan integritas lembaga antirasuah tersebut dalam proses penindakan kasus korupsi yang menjerat eks pejabat Dinas PUPR.

"Ayolah KPK, ungkap satu nama siapa yang kalian lepas saat OTT eks kadis PUPR Sumut, biar gak jadi fitnah," tulis Umar dalam unggahan di platform X, Selasa, 18 Juli 2025.

Ia juga menyampaikan peringatan keras agar KPK tidak mempermainkan keadilan di negeri ini.

Sebagaimana diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Kamis, 26 Juni 2025, di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Dalam operasi tersebut, tujuh orang sempat diamankan.

Namun, hanya lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka setelah proses penyelidikan lanjutan.

Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar sebagai Kepala UPTD Gunung Tua merangkap pejabat pembuat komitmen, Heliyanto dari Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar selaku Dirut PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Piliang yang menjabat sebagai Direktur PT RN.

Kelima tersangka ini diduga terlibat dalam pengaturan dua kelompok proyek infrastruktur besar di Sumut.

Proyek-proyek yang dimaksud mencakup pembangunan dan rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI, serta proyek pembangunan Jalan Sipiongot hingga batas wilayah Labuhanbatu Selatan.

Nilai proyek-proyek tersebut ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah dalam periode anggaran tahun 2023 hingga 2025.

Keterlibatan para pejabat dan pihak swasta dalam kasus ini masih terus ditelusuri.

Namun, dugaan adanya satu orang yang tidak dijadikan tersangka, sebagaimana disinggung Umar Hasibuan, memunculkan kecurigaan di tengah publik.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan penjelasan resmi terkait identitas sosok yang dimaksud ataupun alasan pelepasan dari proses hukum.

Desakan terhadap KPK agar bertindak transparan dan profesional semakin menguat, seiring harapan masyarakat atas penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga