Repelita Jakarta - Budi Arie Setiadi dinilai berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera dikeluarkan dari Kabinet Merah Putih.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, pada Sabtu 19 Juli 2025.
Nama Budi Arie makin sering disebut di persidangan kasus pengamanan situs judi online.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo itu dituding ikut melindungi praktik ilegal yang meresahkan masyarakat.
Adib menegaskan, Prabowo harus menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat menunggu aksi nyata Presiden untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Selain Prabowo, publik juga menanti keberanian aparat penegak hukum menindaklanjuti fakta di persidangan yang beberapa kali menyeret nama Budi Arie.
Adib menilai pemeriksaan terhadap Budi Arie sangat penting agar kasus ini bisa terbuka secara gamblang.
Langkah tersebut juga dinilai bisa menjaga wibawa Presiden Prabowo di mata rakyat.
Ia menambahkan, jika Budi Arie terbukti terlibat, harus ada hukuman yang tegas.
Sebaliknya, jika tidak terbukti, pemeriksaan justru memberi ruang bagi Budi Arie untuk membersihkan namanya.
Adib mengingatkan, ketidakjelasan status hukum Budi Arie hanya akan memperburuk stigma negatif di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, ia mendesak aparat segera bertindak agar persoalan ini tidak menjadi beban politik.
Menurutnya, reshuffle bisa menjadi langkah tegas jika Budi Arie terbukti mencoreng nama baik pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

