Belum Pernah Ditengok Prabowo, Nasib IKN di Antara Wacana Turun Kelas dan Maraknya “Open BO” PSK

 

Repelita Jakarta - Wacana penurunan status Ibu Kota Nusantara (IKN) dari ibu kota negara menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat di tengah sorotan maraknya praktik prostitusi daring atau Open Booking Online di kawasan tersebut.

Hingga pertengahan Juli 2025, aktivitas prostitusi melalui aplikasi seperti MiChat masih ditemukan di sekitar IKN dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp4 miliar.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Penajam Paser Utara, Rakhmadi, mencatat ada sekitar 93 pekerja seks komersial yang menawarkan layanan di hotel, guest house, maupun indekos dekat kawasan inti IKN.

Satpol PP mendata sedikitnya 14 guest house yang kerap digunakan sebagai tempat transaksi jasa syahwat.

Di tengah kondisi tersebut, publik menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum pernah meninjau langsung pembangunan IKN sejak dilantik 20 Oktober 2024 lalu.

Selama menjabat, baru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat datang ke lokasi, meski hanya sekali.

Situasi ini memicu tanda tanya tentang arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap kelanjutan megaproyek yang telah menelan anggaran triliunan rupiah itu.

Usulan agar IKN diturunkan statusnya menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur datang dari politikus Partai NasDem.

Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menilai opsi tersebut bisa menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan anggaran dan belum adanya kepastian administratif terkait status IKN.

Saan menyebut belum terbitnya Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara juga menjadi penghambat utama.

Menurutnya, moratorium pembangunan dan pengalihan fungsi IKN ke level provinsi bisa menghentikan polemik dan memastikan infrastruktur tidak terbengkalai.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menambahkan, bila IKN resmi menjadi ibu kota Kaltim, maka seluruh asetnya akan diserahkan ke pemerintah provinsi, termasuk beban biaya operasional yang akan ditanggung daerah.

Ia menilai gagasan Partai NasDem adalah langkah kompromi agar berbagai persoalan mengenai IKN tidak terus memicu perdebatan di publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga