Repelita Jakarta - Kader Partai Kebangkitan Bangsa, Umar Hasibuan, melontarkan kritik tajam kepada Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, terkait komentarnya soal isu pertambangan.
Umar mempertanyakan motivasi Ulil dalam memberikan opini yang dinilai di luar kapasitasnya.
“Si Ulil ini bicara gini mau terkenal atau karena apa ya ges?” ujar Umar di akun X @UmarHasibuan__ pada Minggu (22/6/2025).
Ia menyarankan agar Ulil fokus pada pengelolaan organisasi PBNU dan menghindari komentar yang tidak sesuai dengan bidangnya.
“Lu kenapa sih Ulil jadi seperti ini? Lu bukan ahli tambang,” lanjutnya.
“Urus saja PBNU biar kita warga NU gak malu karena bacot mu yang gak mutu gini, Ulil. Ayolah Ulil, kembali ke khittoh,” tambah Umar.
Sebelumnya, Ulil Abshar Abdalla menyebut kelompok lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi sebagai “wahabi tambang,” yang menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai bahwa pernyataan tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat kecil yang hidup dari kelestarian alam.
Daniel menegaskan pentingnya menjaga ruang hidup masyarakat seperti hutan, pesisir, laut, dan lahan pertanian agar tidak rusak akibat eksploitasi yang berlebihan.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa atas nama pembangunan, masyarakat kecil yang menggantungkan hidup secara lestari dipaksa menyerah,” kata Daniel.
Ia mengkritik keras dampak eksploitasi sumber daya alam yang memperparah kemiskinan dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Mereka digusur, dikriminalisasi, dan hidup dalam kemiskinan struktural,” tambah Daniel.
Daniel juga menyayangkan sebagian pengurus PBNU yang dianggap mendukung aktivitas pertambangan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh.
“Kerusakan yang dihasilkan oleh tambang di Indonesia sudah terlalu besar, terlalu dalam, dan terlalu sering dimaklumi,” ucapnya.
Sebagai contoh, ia menyebut kasus tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang merupakan kawasan konservasi laut terbaik di dunia.
Daniel mengapresiasi keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mencabut empat izin tambang di Raja Ampat sebagai langkah positif.
Ia mengingatkan bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek tidak boleh mengorbankan keadilan ekologis dan masa depan masyarakat adat serta petani dan nelayan lokal.
“Jika tidak, ketahanan pangan dan ekosistem nasional tinggal menjadi angan-angan semata,” pungkas Daniel.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok