
Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun ikut angkat suara soal pernyataan dari kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Jokowi, terkait isu ijazah.
Yakup Hasibuan, selaku pengacara Jokowi, sebelumnya menyebut potensi kekacauan apabila Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik.
Menanggapi pernyataan tersebut, Refly Harun mengaku bingung harus bereaksi seperti apa.
"Mau ketawa gak enak," tulis Refly melalui akun X @ReflyHZ pada 17 Juni 2025.
Sementara itu, Umar Hasibuan yang dikenal sebagai kader PKB mempertanyakan logika pernyataan Yakup.
"Alasan chaosnya kenapa?," tulis Umar melalui akun X @UmarHasibuan__ sehari sebelumnya.
Gus Umar, sapaan Umar Hasibuan, menyatakan sependapat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ia meminta agar Jokowi tidak berlarut-larut dalam polemik ini.
"Repot amat tunjukkan saja ke publik kalau mau keributan ini berakhir," ujarnya.
Politikus PDIP Ferdinand Hutahean juga ikut bersuara mengenai keaslian ijazah Jokowi.
Menurutnya, polemik tersebut tidak akan terjadi jika sejak awal ada sikap terbuka.
Ia bahkan menyebut bahwa persoalan ijazah ini harusnya mudah diselesaikan.
Ferdinand menyoroti tantangan yang dilontarkan mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, kepada Universitas Gajah Mada (UGM) untuk membuka data KKN Jokowi.
"Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas?," ujar Ferdinand pada 10 April 2025.
Ferdinand menegaskan, apabila benar terjadi penggunaan gelar yang tidak sesuai ijazah, maka itu masuk ranah pidana.
"Karena kalau penggunaan gelar tidak sesuai dengan ijazah, kan itu pidana sebetulnya. Kalau memang dia tidak insinyur tapi menggunakan insinyur, itu pidana," tegasnya.
Ia juga menilai langkah Rismon dan pihak-pihak lain merupakan bentuk upaya pencarian kebenaran.
"Karena bagaimanapun Jokowi pernah menjadi Presiden Indonesia 10 tahun. Artinya, syarat legal dia menjadi Presiden itukan dipertanyakan publik sekarang soal ijazahnya dan juga penggunaan gelar," ungkap Ferdinand.
Ia mengatakan bahwa publik berhak mengetahui keaslian ijazah seorang mantan presiden.
"Kalau dia rakyat biasa, jelata, tidak mungkin ada yang mempermasalahkan. Tapi karena pernah menjadi Presiden, rakyat ingin mencari kebenaran," ucapnya.
Ferdinand menambahkan bahwa hanya Jokowi sendiri yang bisa menjawab keraguan tersebut.
"Jadi semakin Jokowi tidak mau membuka kebenaran ijazahnya, publik akan semakin bertanya-tanya dan menjadi polemik di negara kita," jelasnya.
"Masa Jokowi mau membiarkan soal ijazahnya menjadi kontraversi di tengah bangsa sih. Gimana sih Jokowi ini," tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

