Putusan MK Dinilai Terobosan Demi Hentikan Politik Uang dan Buka Ruang Kaderisasi

Repelita Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilihan umum nasional dan lokal dipandang sebagai langkah maju dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan tersebut memberi ruang konsolidasi bagi partai politik setelah menyelesaikan kontestasi nasional.

"Ini terobosan agar setelah energi dan dana habis untuk pemilu nasional, partai masih punya waktu dua tahun mempersiapkan kader lokalnya," ujar Rocky dalam kanal YouTube miliknya pada Minggu, 29 Juni 2025.

Meski demikian, akademisi kritis itu tak menutup kemungkinan bahwa keputusan tersebut dapat berdampak pada perpanjangan masa jabatan DPRD.

Menurut Rocky, hal ini perlu dibicarakan secara lebih komprehensif ke depan.

Ia menekankan bahwa momentum ini bisa menjadi peluang bagi partai untuk memperbaiki sistem kaderisasi.

"Yang penting sekarang sudah ada rasa lega, jadi partai bisa mulai membangun sekolah-sekolah politik dengan kurikulum yang lebih baik agar tercipta kaderisasi yang berkualitas," jelasnya.

Rocky juga mengungkapkan bahwa selama pemilu serentak diberlakukan, banyak partai kelimpungan menyusun komposisi calon legislatif karena harus membaginya untuk level nasional dan daerah secara bersamaan.

"Sering kali stok kader partai terkuras habis karena harus dibagi antara pusat dan daerah. Kalau sekarang dipisah dua atau dua setengah tahun, itu membuka ruang bagi partai untuk mencetak kader yang lebih mumpuni dan mengurangi praktik politik uang," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga