
Repelita Blitar - Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Blitar pada Rabu 18 Juni 2025 disambut aksi unjuk rasa dari mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk yang memuat kritik tajam terhadap kinerja dan janji politik Gibran.
Salah satu tulisan yang ditampilkan berbunyi “Omon-omon 19 juta lapangan kerja?”, menyindir janji kampanye saat Pilpres 2024.
Spanduk lain berbunyi “Dinasti tiada henti”, menyinggung kekhawatiran mahasiswa terhadap praktik politik keluarga yang dinilai terus berlanjut.
Aksi ini berlangsung ketika Wapres sedang makan siang di sebuah rumah makan di Kecamatan Sananwetan.
Saat hendak membentangkan spanduk, tiga mahasiswa diduga langsung diamankan oleh aparat pengamanan presiden.
Sekretaris PMII Blitar, Imam Taufiq mengonfirmasi bahwa Ketua PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf termasuk di antara yang ditangkap.
“Mereka berencana untuk membentangkan poster, tetapi belum sempat melakukannya sudah ditangkap oleh petugas,” ujar Imam.
Ia menyatakan belum mengetahui keberadaan tiga anggota tersebut setelah diamankan.
“Saya belum tahu kabar mereka setelah ditangkap. Saya berhasil lolos karena bersembunyi. Dan saya menyaksikan langsung kejadian itu,” tambahnya.
Sebuah video yang memperlihatkan penangkapan mahasiswa dan upaya penyitaan spanduk beredar di media sosial dan mendapat banyak tanggapan dari publik.
Tindakan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak karena dinilai menghalangi kebebasan berekspresi.
PMII Blitar menyampaikan kecaman terhadap tindakan aparat yang menangkap mahasiswa saat menyuarakan aspirasi.
Dalam keterangannya, Ketua PMII Blitar, Muhammad Thoha Ma’ruf menegaskan bahwa praktik politik dinasti harus diwaspadai karena membuka peluang korupsi.
“Dalam sistem demokrasi, kita harus waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh praktik ini,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa spanduk dan aksi yang dilakukan adalah bentuk penyampaian kritik kepada Gibran selaku pejabat publik.
“Spanduk ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menyampaikan aspirasi kepada Wapres. Kami ingin mengingatkan bahwa janji politik harus dipenuhi,” jelas Thoha.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk mengawal pemerintahan agar tetap berjalan sesuai amanat rakyat.
“Kami akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dan siap bersuara jika ada indikasi penyelewengan kekuasaan,” tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

