Jokowi Diduga Hanya Menyelesaikan Program Sarjana Muda di UGM, Bukan Sarjana Penuh

 

Repelita Jakarta - Perbincangan tentang latar belakang pendidikan Presiden Joko Widodo kembali menjadi perhatian publik.

Isu lama terkait klaim “tidak pernah kuliah” mulai meredup, namun kini muncul sorotan baru mengenai keabsahan gelar akademik yang digunakannya.

Kelompok yang dipimpin Roy Suryo, termasuk di dalamnya dokter Tifa dan Rismon Sianipar, mengungkap adanya keraguan baru setelah mempelajari dokumen yang dirilis oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada 22 Mei 2022.

Dokumen yang menjadi perdebatan adalah formulir her-registrasi mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun ajaran 1981/1982.

Nama Joko Widodo tercantum sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan.

Namun yang menjadi perhatian adalah pilihan jenis program studi yang ditandai Jokowi, yakni “Sarjana Muda”, bukan “Sarjana”.

“Kalau dari awal dia hanya mengambil Sarjana Muda, bagaimana bisa dia menyandang gelar insinyur? Gelar Ir hanya untuk lulusan sarjana penuh,” ungkap dr. Tifa melalui akun media sosialnya pada 30 Mei 2025.

Rismon Sianipar yang ikut menganalisis transkrip nilai Jokowi menyoroti jumlah total SKS yang tercatat.

Menurutnya, hanya terdapat 122 SKS yang terdiri dari 88 SKS wajib dan 34 pilihan.

Jumlah itu, lanjutnya, tidak mencukupi ketentuan standar kelulusan sarjana strata satu di UGM yang minimal 144 SKS.

“Dengan jumlah SKS seperti itu, ya jelas tidak cukup untuk mendapatkan gelar Ir, kecuali memang hanya menyelesaikan Sarjana Muda,” ujar Rismon.

Ia juga mempertanyakan eksistensi program Sarjana Muda di Fakultas Kehutanan UGM pada era awal 1980-an.

“Apakah program itu masih berjalan antara tahun 1980 hingga 1985?” tulisnya melalui akun X.

Pernyataan mereka mendapat tanggapan dari sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada.

Budi Suryanto, alumni Fakultas Teknik UGM angkatan 1980-an awal, menilai bahwa membandingkan kurikulum masa lalu dengan sistem sekarang adalah langkah yang menyesatkan.

“Dulu sistem pendidikan tinggi kita sangat berbeda. Istilah seperti ‘tesis’ untuk sarjana itu lazim, sekarang tidak lagi. Jangan pakai kacamata sekarang untuk menilai zaman Orde Baru,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar kritik yang dilontarkan tidak mengarah pada misinformasi.

“Kalau mau kritik, pahami dulu konteksnya. Jangan sampai justru memperlihatkan ketidaktahuan kita sendiri,” tambahnya.

Meski demikian, polemik tidak serta-merta mereda.

Transkrip Jokowi menunjukkan nilai yang beragam, dari yang sangat tinggi seperti di Filsafat Pancasila hingga nilai D pada Matematika II dan Statistik.

Publikasi dokumen akademik itu justru membuka diskusi baru.

Pertanyaan utama yang mencuat adalah: bila memang yang diambil adalah jenjang Sarjana Muda, mengapa gelar yang disandang adalah Ir?

Apakah terjadi kekeliruan administratif, atau ada sesuatu yang belum dibuka ke publik?

Seorang pengamat pendidikan tinggi menyampaikan pendapatnya.

“Kalau memang jenjangnya hanya Sarjana Muda, maka seharusnya bukan Ir yang disematkan. Bisa B.Sc atau gelar lain. Tapi sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari UGM maupun pihak Istana.”(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga