Dua Kapal Diduga Terafiliasi Israel Berlayar di RI, DPR Desak Investigasi Pelanggaran Diplomatik

 

Repelita Jakarta - Dua kapal berbendera Indonesia yang diduga terafiliasi dengan perusahaan asal Israel memicu kegaduhan baru di tanah air.

Nama JKW Mahakam dan Dewi Riana disebut-sebut berada dalam naungan PT IMC Pelita Logistik Tbk, perusahaan pelayaran yang bermarkas di Menara Astra, Jakarta.

Yang menjadi sorotan adalah kabar bahwa perusahaan tersebut terhubung dengan IMC Group, sebuah konglomerasi asal Galilee yang didirikan oleh Stef Wertheimer, miliarder Israel yang dikenal dekat dengan industri militer dan teknologi tinggi.

Informasi ini menimbulkan kekhawatiran atas komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Amin Ak menyebut situasi ini sangat mengkhawatirkan.

“Kalau benar informasi ini, sungguh sangat memprihatinkan. Kita semua tahu, Indonesia sejak awal memegang prinsip tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan entitas Zionis,” ujar Amin di Gedung DPR, Kamis.

Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan yang berinduk pada grup bisnis Israel bisa mendapatkan izin legal beroperasi di Indonesia.

“Apakah ada celah hukum atau transaksi terselubung yang memungkinkan perusahaan Israel masuk ke Indonesia? Ini harus diusut tuntas,” ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR itu menekankan pentingnya pengusutan oleh Kementerian Perhubungan, Kemenko Marves, dan Kementerian Luar Negeri.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam menangani isu sensitif seperti ini.

“Kami meminta transparansi dan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, termasuk jika hal itu menyentuh kebijakan luar negeri kita yang jelas menolak penjajahan dalam bentuk apa pun, termasuk oleh Zionis Israel,” ujarnya lagi.

Fraksi PKS juga meminta DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait.

Mereka mendesak investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan modal asing dari negara yang bertentangan secara politik dengan Indonesia.

“Indonesia harus konsisten dengan prinsip dasarnya. Tidak boleh ada kepentingan ekonomi yang mengorbankan solidaritas kita terhadap perjuangan rakyat Palestina,” pungkas Amin. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga