Staf Ahli Menaker Bungkam Setelah Diperiksa Terkait Dugaan Suap Pengurusan TKA

 

Repelita Jakarta - Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan bidang Hubungan Internasional, Haryanto, enggan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia meminta agar segala pertanyaan mengenai proses penyidikan diarahkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Haryanto diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemenaker pada periode 2020 hingga 2023.

Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan perannya sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kemenaker dari 2019 sampai 2024, sekaligus sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk periode 2024 sampai 2025.

Haryanto hadir di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.47 WIB dan selesai diperiksa pada pukul 18.20 WIB.

Selain Haryanto, beberapa pejabat lain juga diperiksa, antara lain Suhartono yang menjabat Dirjen Binapenta dan PPK Kemenaker periode 2020–2023, Wisnu Pramono sebagai Direktur PPTKA periode 2017–2019, dan Devi Angraeni yang menjabat Direktur PPTKA periode 2024–2025.

KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini, namun belum mengungkapkan identitas atau latar belakang para tersangka, apakah dari kalangan penyelenggara negara, swasta, atau pihak lain.

Dalam rangka penyidikan, KPK juga menyita sembilan kendaraan berupa delapan mobil dan satu sepeda motor pada rentang tanggal 20 hingga 22 Mei 2025. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga