Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Mengancam Kepercayaan Publik dan Stabilitas Demokrasi

 

Repelita Jakarta - Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli memberikan tanggapan terkait munculnya kembali isu dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Ia menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan lebih mencerminkan adanya strategi politik yang terorganisir dengan baik.

Menurut Pieter, isu yang menyerang legitimasi kepala negara harus disikapi dengan hati-hati dan obyektif.

Ia menegaskan bahwa tuduhan tanpa bukti yang jelas dan proses hukum yang transparan justru berpotensi merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

Lebih jauh, Pieter mengingatkan bahwa upaya delegitimasi terhadap presiden yang telah dipilih melalui pemilu sah dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Ia menambahkan bahwa jika masyarakat terus dibombardir dengan narasi yang meragukan keabsahan pemimpin sah, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi akan tergerus perlahan.

Legitimasi pemimpin yang diperoleh melalui proses pemilu merupakan pilar utama demokrasi modern, tegasnya.

Pieter mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam menghadapi isu-isu sensasional yang belum terbukti kebenarannya.

Ia juga berharap media dan tokoh publik dapat berperan menjaga nalar masyarakat agar tetap sehat, sehingga demokrasi tidak ternoda oleh disinformasi dan kepentingan politik sesaat.

Pengamat ini juga menyoroti semakin maraknya kegaduhan politik akibat isu ijazah palsu tersebut.

Menurutnya, isu ini sudah melewati batas kewajaran dalam suasana demokrasi yang sehat.

Polemik yang diangkat sebagian kalangan lebih menunjukkan ambisi sensasional daripada niat membangun kritik yang konstruktif.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi harus menjadi ruang dialog rasional dan berdasarkan fakta.

Namun, jika tuduhan tak terbukti terus disebar dengan motif politik, hal itu justru mencederai esensi demokrasi.

Pieter mengutip Nelson Mandela bahwa penjahat tidak pernah membangun negara, melainkan hanya memperkaya diri sambil merusak bangsa.

Ia menegaskan pemimpin sejati harus memikul tanggung jawab politik, moral, dan etika.

Menciptakan narasi palsu dan menyerang integritas tanpa dasar yang jelas justru dapat memicu kekacauan dan merugikan negara.

Jika tuduhan tidak beralasan terus dipelihara, bukan hanya presiden yang diserang, melainkan juga keutuhan demokrasi yang terancam.

Demokrasi bukan hanya soal pemilu dan partisipasi politik, tetapi juga kepercayaan masyarakat pada institusi dan proses yang sah.

Ketika kepercayaan itu dirusak oleh kampanye tanpa dasar, maka akan terjadi krisis legitimasi yang luas.

Pieter mendorong semua pihak, termasuk media dan tokoh publik, untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, namun harus berdasarkan fakta, bukan spekulasi atau motif politik tersembunyi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga