Budi Arie Diduga Terima 50 Persen Uang Judi Online, Satgas Jokowi Disorot Publik

 

Repelita Jakarta - Nama Budi Arie kembali menjadi perhatian publik usai disebut dalam dakwaan perkara judi online.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa mengungkap adanya aliran uang dari hasil pengamanan situs judi online kepada sejumlah pihak.

Disebutkan bahwa Budi Arie menerima bagian paling besar, yaitu 50 persen dari total pendapatan situs judi online yang dijaga oleh para terdakwa.

Pembagian tersebut dilakukan bersama dua nama lainnya, yakni Adhi Kismanto sebesar 20 persen dan Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen.

Uang tersebut berasal dari hasil pemantauan dan seleksi terhadap situs-situs judi online yang dikirimkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tugas mereka adalah menyaring situs mana yang perlu diblokir dan mana yang tidak.

Jaksa menyampaikan bahwa total situs yang disortir mencapai lebih dari 400 tautan.

Dalam keterangan tersebut juga diungkap bahwa Budi Arie menyetujui pemindahan lokasi aktivitas penjagaan dari lantai tiga ke lantai delapan gedung kementerian.

Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap konten ilegal di ruang digital.

Namun, praktik tersebut ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapat keuntungan pribadi.

Budi Arie sendiri tidak memberikan pernyataan kepada awak media saat ditanya terkait keterlibatan namanya dalam kasus tersebut.

Ia memilih untuk diam dan langsung meninggalkan area pemeriksaan.

Sebelumnya, Budi Arie dikenal sebagai ketua harian bidang pencegahan dalam satuan tugas khusus pemberantasan judi online.

Satgas tersebut dibentuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai respons atas maraknya aktivitas judi daring.

Pemimpin dari satgas itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto.

Dengan keterlibatan nama Budi Arie, publik mulai mempertanyakan kredibilitas satgas tersebut.

Beberapa kalangan meminta evaluasi menyeluruh terhadap komposisi dan efektivitas satuan tugas tersebut.

Tak sedikit pula yang menyerukan agar proses hukum terhadap nama-nama yang disebut dalam dakwaan dilanjutkan secara adil.

Pakar hukum menganggap fakta dalam dakwaan sudah cukup kuat untuk menjadikan Budi Arie sebagai pihak yang diperiksa lebih lanjut.

Penegakan hukum harus dijalankan tanpa pilih kasih dan tetap mengedepankan transparansi kepada publik.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam membasmi praktik judi online yang kini kian tersebar luas di berbagai kalangan masyarakat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga