Putra Mahkota Keraton Surakarta Klarifikasi Unggahan "Nyesel Gabung Republik", Kritik Pemerintah?

 

Repelita Surakarta - Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Anom (KGPAA) Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, memberikan klarifikasi terkait unggahannya di media sosial yang menyatakan penyesalan bergabung dengan Republik Indonesia.

Melalui akun pribadinya @kgpaa.hamangkunegor di Instagram, sosok yang memiliki nama muda Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purboyo itu sempat mengunggah dua story Instagram yang diduga menyampaikan kekecewaan Keraton Kasunanan Surakarta. Unggahan tersebut berbunyi "Nyesel Gabung Republik" dan "Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi."

Hamangkunegoro menjelaskan bahwa unggahannya tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kondisi di Indonesia, terutama terkait maraknya pemberitaan mengenai kasus korupsi di tubuh Pertamina.

"Bahwa ekspresi kekecewaan saya tersebut saya tuangkan dalam unggahan di akun Instagram pribadi saya, yang salah satunya memuat pernyataan mengenai penyesalan bergabung dengan Republik," kata Hamangkunegoro melalui Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat dalam jumpa pers di Keraton Kasunanan Surakarta.

Putra Mahkota menegaskan bahwa unggahannya merupakan kritik terhadap pemerintah yang dinilai belum memenuhi harapan para leluhur kerajaan yang turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pendirian Republik Indonesia.

"Berdasarkan fakta sejarah, para leluhur kami khususnya para Sri Susuhunan di Surakarta memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antara mereka adalah Sri Susuhunan Pakoe Boewono VI dan Sri Susuhunan Pakoe Boewono X yang telah diakui sebagai pahlawan nasional, serta Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII yang dengan sukarela menggabungkan negerinya yang telah berdaulat ke dalam NKRI," ujar Dani mewakili Hamangkunegoro.

Menurutnya, pemimpin negara seharusnya memiliki kesadaran moral dan etika dalam mengelola pemerintahan demi kepentingan rakyat. Namun demikian, terungkapnya berbagai kasus korupsi di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai langkah positif dalam pemberantasan korupsi. Hamangkunegoro menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya tersebut.

"Kami mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi serta penegakan prinsip-prinsip ketatanegaraan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan nilai-nilai luhur Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat," lanjutnya.

Dani Nur Adiningrat menegaskan bahwa klarifikasi ini bukan bentuk permintaan maaf dari Putra Mahkota, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang belakangan ini meresahkan masyarakat.

"Ini bukan permintaan maaf karena ini bukan sebuah kesalahan. Akan tetapi malah peran serta yang aktif bagi seorang anak bangsa yang kebetulan Putra Mahkota Keraton Surakarta terhadap kondisi keadaan sosial, politik, ekonomi yang belakangan ini meresahkan masyarakat," ujar Dani.

Ia juga menegaskan bahwa hubungan antara Putra Mahkota dan Wakil Presiden Gibran tetap baik dan tidak akan terpengaruh oleh unggahan tersebut.

"Hubungannya baik sejak Mas Wapres menjadi Wali Kota maupun sekarang menjadi RI 2. Akan tetapi kritikan terhadap pemerintah ini sekali lagi, sebagai bentuk kecintaan beliau pada pemimpin negeri ini. Kecintaan beliau pada bangsa ini. Salah satu bentuk rasa nasionalisme beliau," kata Dani. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga