Prabowo Tolak Power Wheeling, Hashim: Negara Harus Tetap Jadi Pengendali

 

Repelita Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa banyak konglomerat menginginkan penerapan skema power wheeling. Namun, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menolak permintaan tersebut.

Hashim menegaskan bahwa Presiden ingin negara tetap memegang kendali sistem kelistrikan nasional.

"Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali," ujar Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Jumat.

Menurut Hashim, jika skema power wheeling diterapkan, maka ada potensi kekacauan dalam industri ketenagalistrikan.

Power wheeling adalah sistem yang memungkinkan pemilik pembangkit listrik swasta menyalurkan listrik langsung ke konsumen tanpa melalui jaringan yang dikelola negara.

"Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini," kata Hashim.

Ia menegaskan bahwa penolakan ini bukan berarti pemerintahan Presiden Prabowo bersikap anti terhadap investor asing. Namun, ada kekhawatiran bahwa sumber daya dalam negeri akan didominasi oleh kepentingan asing.

"Kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing. Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari Pemerintah, nanti bisa wild west. Dan bisa banyak sektor listrik kita didominasi oleh pihak yang non-Indonesia," jelasnya.

Hashim menambahkan bahwa Presiden Prabowo ingin ketahanan energi tetap berada dalam kendali negara.

"Jadi di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak. Dan selama dia Presiden, negara tetap pengendali ketahanan energi nasional," tegasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga